| EkBis |
 |
|
| |
| Legislator Pertanyakan Penunjukan KAI Pimpin Konsorsium Kereta Cepat Jakarta-Bandung | 2021-10-21 07:29:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat mempertanyakan penunjukkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung seperti yang tertuang dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang terbit pada 6 Oktober. Toriq mengungkapkan, ia tidak ingin perusahaan publik ini terseret ke dalam pusaran ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Harap Pemerintah Kaji Ulang PP Nomor 85 Tahun 2021 yang Memberatkan Nelayan | 2021-10-15 18:15:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan berharap agar pemerintah mengkaji ulang terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021. Meski aturan itu disebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan disalurkan kembali untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, namun pemerintah diharapkan ti ... Berita Selengkapnya |
| Terkait Hilirisasi Nikel, Mulyanto Minta Pemerintah Indonesia Beri Bukti | 2021-10-15 11:08:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel. Ia menegaskan jangan sampai niat memaksimalkan nilai tambah nikel malah merugikan negara.
Hal tersebut diungkapkannya menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Si ... Berita Selengkapnya |
| Andi Akmal Minta Pemerintah Pegang Komitmen Tidak Impor Beras | 2021-10-14 06:06:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kecukupan dan ketahanan pangan yang diklaim pemerintah melalui Kementerian Pertanian mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Berkaitan dengan ketahanan pangan di Indonesia meningkat selama pandemi Covid-19, hingga ekspor beras Indonesia pun meningkat 15,4 persen di 2020 dan 2021 memiliki tren y ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR Berharap Tidak Ada Upaya Kartelisasi Penetapan Kuota Impor | 2021-10-11 22:52:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto berharap tidak ada upaya kartelisasi dalam penetapan kuota impor, khususnya untuk produk Gula Kristal Rafinasi (GKR). Sebab, menurut Rofik, hanya ada sebelas perusahaan yang diberikan lisensi impor untuk memenuhi kebutuhan GKR secara nasional, termasuk di Pulau Jawa.
"Karena kalau t ... Berita Selengkapnya |
| RUU Ekonomi Syariah Harapan Keadilan Ekonomi Nasional | 2021-10-05 03:30:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Syariah telah diusulkan menjadi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas Tahun 2022 oleh Fraksi PKS dan juga Komisi XI DPR RI. Masuknya RUU Ekonomi Syariah dapat menjadi udara segar di tengah gencarnya isu tentang ketidakadilan ekonomi yang muncul dari RUU KUP.
Anggota Komisi ... Berita Selengkapnya |
| Pengusaha Batik Besurek di Bengkulu Bertahan di Tengah Gempuran Zaman | 2021-10-02 19:24:57 |
 |
BENGKUU, Berita HUKUM - Terhimpit di antara kain bermotif besurek yang membanjiri pasar dengan harga murah dan kian berkurangnya pembatik terampil di Bengkulu, pengusaha batik besurek yang tersisa terus bertahan.
Batik kain besurek merupakan kerajinan khas Bengkulu. Budaya Islam sangat lekat dengan seni kaligrafi dan keunikan lokal yang dipertah ... Berita Selengkapnya |
| HNW Desak Mensos Membatalkan Pemotongan Jumlah Penerima Bantuan | 2021-09-28 16:56:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, mengkritisi Keputusan Menteri Sosial Nomor 92/HUK/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2021. Menurut Hidayat, penetapan Kepmensos tersebut terkesan tidak adil, terburu-buru dan tidak cermat. Jauh ber ... Berita Selengkapnya |
| Abdul Hakim Minta Pemerintah Responsif Skandal Jatuhnya Kredibilitas EoDB Bank Dunia | 2021-09-21 15:05:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih mendesak pemerintah untuk melakukan respon kebijakan atas skandal pengaturan ranking Easy of Doing Business (EoDB) yang dilakukan World Bank. EoDB merupakan ukuran kemudahan berinvestasi yang sejak lama digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan investor untuk berinvestasi di s ... Berita Selengkapnya |
| Jangan Kaget! Harga BBM Pertamina Sudah Naik, Ini Daftarnya | 2021-09-20 06:45:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Pertamina (Persero) perusahaan Badan usaha milik negara (BUMN) resmi melakukan penyesuaian harga untuk dua jenis bahan bakar yang mereka jual, yakni Pertamax Turbo dan Pertamina Dex, Minggu (19/9). Berdasarkan pengumuman di halaman resmi Pertamina, kenaikan harga tersebut ternyata sudah dimulai sejak 18 September 2021.
... Berita Selengkapnya |
|
|
