| EkBis |
 |
|
| |
| Harga Pangan Meroket, Komisi IV DPR Tekankan Pemerintah Segera Lakukan Intervensi | 2022-01-06 04:03:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi kenaikan harga pangan yang melonjak tajam pada awal tahun 2022, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan intervensi pemerintah yang efektif harus hadir untuk menstabilkan harga pangan. Walaupun kenaikan harga pangan memang selalu terjadi setiap tahun, dirinya ingin kenaikan harga tersebut tidak ter ... Berita Selengkapnya |
| Upah Minimum Tak Sebanding Kenaikan Harga Barang Pokok | 2022-01-04 06:33:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai pemerintah memberikan kado akhir tahun berupa kecilnya kenaikan Upah Minimum (UM) yang tak sebanding dengan melambungnya harga kebutuhan barang pokok. Menurutnya, kebijakan UM yang ditetapkan melalui metode perhitungan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta ... Berita Selengkapnya |
| Harga Sejumlah Bahan Pokok Harus Diturunkan | 2022-01-02 15:46:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Masyarakat baru saja berusaha bangkit untuk memulihkan perekonomian akibat pandemi Covid-19. Tapi sekarang malah dihadapkan pada naiknya harga sejumlah bahan pokok seperti minyak goreng, telur, hingga cabai. Pemerintah diimbau segera menurunkan harga bahan pokok.
Seruan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafi ... Berita Selengkapnya |
| Potensi Kerugian Kasus Kemahalan Harga Bansos Mencapai Rp 6 Triliun | 2022-01-01 18:20:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, mengkritisi temuan KPK terkait harga Bansos PKH dan BPNT dari Kemensos tahun 2021 senilai Rp 222,65 m. Temuan tersebut, menurut Hidayat menandakan kinerja Kemensos masih bermasalah, khususnya dalam menyusun program dan anggaran bantuan sosial. Ini dibuktikan dengan ditemu ... Berita Selengkapnya |
| Syarief Hasan: Pembangunan Ekonomi Harus Berpihak Kepada Rakyat | 2021-12-28 10:42:40 |
 |
JAKARTA,Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA mengingatkan bahwa sampai di penghujung tahun 2021, walaupun tingkat penyebaran virus terus merangkak turun, pandemi Covid-19 masih menjadi masalah yang harus dihadapi Indonesia.
Semua berharap, memasuki tahun 2022 pandemi akan terus melandai sehingga pemerintah fokus ... Berita Selengkapnya |
| Rachmat Gobel Minta Pemerintah Segera Berantas Forex 'Nakal' | 2021-12-25 06:46:33 |
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel meminta pemerintah dan aparat penegak hukum segera memberantas perdagangan valuta asing (forex/foreign exchange) 'nakal' yang bergerak di daerah-daerah dan menyusahkan masyarakat. Gobel menyatakan, perdagangan valuta asing berpotensi m ... Berita Selengkapnya |
| KAI Layani Tes PCR Selama Nataru, Tarifnya Rp195.000 di 17 Stasiun | 2021-12-23 19:59:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan layanan tes PCR seharga Rp195.000 di stasiun selama periode Natal dan Tahun Baru 2022 yaitu mulai 23 Desember 2021.
VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, hadirnya layanan tes PCR di Stasiun ini merupakan salah satu upaya KAI memberikan peningkatan pelayanan kepad ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Jangan Anggap Enteng Hengkangnya Investor Migas | 2021-12-18 05:42:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai kerugian besar akan dialami Indonesia apabila Pemerintah menganggap enteng dan lambat bersikap atas hengkangnya investor kakap minyak dan gas (migas). Target lifting Migas satu juta barel per hari di tahun 2030 pun hanya tinggal rencana, pendapatan negara terancam anjlok dan Indones ... Berita Selengkapnya |
| Dalam Al Quran Ada 2 Perbedaan Karakteristik Ekonomi | 2021-12-14 13:35:58 |
 |
TUBAN, Berita HUKUM - Mengkaitkan antara Al Qur'an dengan ekonomi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut ada dua karakteristik yang menarik di dalamnya. Dalam kelompok surat Makkiyah, pada konteks ekonomi lebih banyak membicarakan ekonomi dalam bentuk perdagangan dan kelompok surat Madaniyah berbicara pertanian.
Mu'ti menjelaskan, ... Berita Selengkapnya |
| Pertamina Disebut Ajukan Utang Rp44 Triliun Lewat 6 Bank Asing | 2021-12-10 11:15:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Pertamina (Persero) disebut mengajukan pinjaman atau utang sebesar US$3 miliar atau setara Rp44,1 triliun (kurs Rp14.700) lewat enam bank asing.
Mengutip Global Capital, Senin (7/9), Pertamina dikabarkan mencari pendanaan dari bank Eropa, BNP Paribas, Citi, Credit Agricole, MUFG Bank, Societe Generale, dan Sumitomo Mitsu ... Berita Selengkapnya |
|
|
