Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilkada
Zulkifli: Saya Muslim, Memilih Gubernur Muslim Itu Hak Saya
2017-01-18 14:26:11

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan ketua umum Partai Amanat Rakyat (PAN).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan berpendapat memilih kepala daerah karena di latar belakangi agama bukan merupakan rasis. Menjadi hak setiap warga negara berkeinginan memilih pemimpin yang juga menganut agama yang sama dengannya.

"Saya katakan saya Muslim, saya mau pilih gubernur Muslim itu hak saya, teman-teman yang Kristen mau memilih gubernur yang Kristen itu juga haknya, saya harus tetap menghormati, yang tidak boleh itu melarang orang, itu tidak boleh," kata Zulkifli saat memberi kuliah kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Selasa (17/1), kemarin.

Lebih lanjut dia menerangkan analogi lainnya, yakni seperti terhadap warga dari satu daerah yang ingin memilih kepala daerah. Warga tersebut mempunyai hak untuk memilih kepala daerah dilatarbelakangi asal daerah, suku, tempat lahir atau tinggal pemimpin tersebut. Politikus PAN itu prihatin lantaran rasis kerap dijadikan isu dalam pemilihan kepala daerah.

"Saya dari Lampung mau jadi gubernur Jateng, lalu ada warga Jateng yang mengatakan, saya mau pilih orang dari Jawa Tengah saja, ya itu hak dia, yang tidak boleh itu melarang. Lampung tidak boleh jadi pemimpin di Jateng, itu baru rasis. Menghina agama itu tidak boleh," ujarnya.

Menurut dia, konstitusi telah mengatur dan memperbolehkan setiap warga negara mempunyai kebanggaan terhadap asal daerahnya masing-masing. Selain itu, berupaya untuk mengoptimalkan dan mengembangkan daerahnya. Meski begitu setiap warga daerah wajib saling menghormati dan menghargai. Dengan begitu, kata dia, terciptanya keragaman dalam kesatuan Indonesia.(ilham/as/republika/bh/sya)


 
Berita Terkait Pilkada
 
Pramono Anung-Rano Karno Menangi Pilkada Jakarta 2024
 
Tanggapi Pernyataan Jokowi, Mahfud: Enggak Biasa...
 
Peneliti: 57 Calon Dinasti Politik Menang Pilkada 2020
 
Komisi II Apresiasi Tingginya Partisipasi Pemilih Kepri pada Pilkada Serentak 2020
 
Calon Tunggal Pilkada Kutai Kartanegara Hadapi Gugatan di MK, Warga Harapkan Keadilan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]