JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Puluhan ribu warga Mesir kembali berkumpul di Lapangan Tahrir, Kairo, Jumat (25/11). Mereka makin keras menuntut diakhirinya pemerintahan militer. Aksi ini diikuti calon presiden dan pemenang hadiah Nobel, Mohamed El Baradei. Ia sengaja datang untuk ikut bergabung dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Sementara itu, Imam Masjid Al-Azhar yang berpengaruh, Sheikh Ahmed al-Tayyeb, sudah menyatakan dukungannya kepada pengunjuk rasa. Dukungan tersebut tidak diduga, mengingat imam di masjid yang berpengaruh tersebut ditunjuk presiden dan jarang mengeluarkan komentar yang bertentangan dengan posisi pemerintah.
Para pengunjuk rasa menuntut agar peralihan kekuasaan ke pemerintahan sipil sementara dilakukan sebelum pemilihan umum digelar, Senin 28 November. Diperkirakan Ikhwanul Muslimin akan meraih kemenangan dalam pemilihan, tapi tidak mendukung aksi unjuk rasa di Lapangan Tahrir.
Dari Washington, Gedung Putih meminta agar kekuasaan di Mesir secepat mungkin dialihkan ke pemerintahan sipil. "Amerika Serikat amat yakin bahwa pemerintah Mesir yang baru harus segera diperkuat dengan otoritas yang nyata," seperti tertulis dalam pernyataan Gedung Putih.
Sebelumnya, media pemerintah melaporkan mantan Perdana Menteri Kamal Ganzouri setuju untuk memimpin pemerintahan sipil baru setelah berunding dengan Dewan Agung Militer. Namun, sosok Ganzouri tidak terlalu populer bagi sebagian besar pengunjuk rasa yang didominisi kaum muda.
Hal tersebut antara lain karena keterkaitan Ganzouri -sebagai perdana menteri pada tahun 1996 hingga 1999- dengan Presiden Husni Mubarak, yang berhasil digulingkan awal tahun ini lewat aksi unjuk rasa di Lapangan Tahrir.
Dewan Agung Militer juga sudah menolak usulan penundaan pemilihan umum dan akan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana. Banyak warga Mesir yang berpendapat agar pemilihan umum tetap dilaksanakan, antara lain organisasi yang berpengaruh Ikhwanul Muslimin.(bbc/sya)
|
