Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pangan
Stok Beras Harus Diperhitungkan
Wednesday 13 May 2015 03:09:43

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan Pemerintah untuk benar-benar memperhitungkan stok beras di pasaran. Jangan sampai ada kelangkaan beras, apalagi harganya sampai melonjak. Mengingat, kenaikan beras jelang bulan Ramadhan sudah seperti tradisi di Indonesia.

“Persiapan stok beras kita ini memang harus benar-benar dipikirkan dan diperhitungkan, jangan sampai nanti kekurangan dan harganya melonjak, sehingga merugikan masyarakat. Karena harga beras yang tinggi, yang kemarin sempat menembus angka Rp 13.000 per kilogram, pasti membuat daya beli masyarakat berkurang dan ini menimbulkan angka kemiskinan kita semakin tinggi,” kata Fadli dari Gedung Nusantara III, Selasa (12/5).

Politisi F-Gerindar ini mengakui, belum ada sinkronisasi antara data stok beras dan kebutuhan beras di masyarakat. Sehingga, angka produksi dan konsumsi tidak berjalan beriringan.

“Memang yang pelik, selalu dikatakan di data bahwa produksi beras kita meningkat, dikatakan cukup artinya kita swasembada tapi kenyataannya harga beras cenderung tinggi. Mungkin kendalanya adalah data kita belum betul-betul data yang akurat, jadi antara produksi dengan konsumsi tidak sama dan tidak seiring. Ini yang membuat dilapangan itu agak berbeda gitu,” analisa Fadli.

Terkait isu rencana impor beras, Politisi asal Dapil Jawa Barat V ini menegaskan, hal ini bertentangan dengan kemauan pemerintah yang mau mengharamkan impor beras. Padahal, imbuh Fadli, jika produksi beras dikatakan cukup, jangan sampai harus impor beras.

“Jika impor, ini yang rugi adalah petani. Kalau nanti ada impor beras berarti kita tidak swasembada pangan, dan itu bertentangan dengan pernyataan Pemerintah yang mengharamkan impor beras,” tukas Fadli.

Fadli menghimbau, jika Pemerintah serius menjalankan program swasembada pangan, harus ada kebijakan pangan nasional yang terintegrasi dari hulu ke hilir dari pra hingga pasca panen.(sf/denus/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait Pangan
 
Aparat Penegak Hukum Didesak Turun Tangan Investigasi Kasus Mafia Pangan
 
Ansy Lema: Bapanas Harus Bereskan Carut-Marut Pangan Nasional
 
Hadapi Ancaman Krisis Pangan, Pemerintah Diminta Lebih Waspada
 
Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Krisis Pangan
 
Harga Pangan Belum Stabil, Andi Akmal Pasluddin Tegaskan Pemerintah Segera Kerja Optimal
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]