Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Rizal Ramli
Soal Dukungannya di Pilpres 2019, Rizal Ramli: Kami Belum Menentukan Sikap
2018-08-28 12:55:55

Ekonom Senior Dr Rizal Ramli (tengah) saat menggelar konferensi pers di Anomali Cafe, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/8).(Foto BH/Mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonom senior Rizal Ramli menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum menentukan dukungannya pada salah satu calon Presiden di Pilpres 2019 mendatang.

Hal itu disampaikannya untuk meluruskan pemberitaan yang akhir-akhir ini menyebutkan jika dirinya mendukung salah satu capres.

"Banyak pemberitaan dan pertanyaan tentang itu dukung capres yang mana? Ada yang mengatakan Rizal Ramli dukung capres itu bagian dari timses ini itu kami ingin mengatakan pada titik ini kami belum menentukan sikap apa apa kami menentukan untuk di tengah dan tidak dukung Paslon ini dan itu," kata Rizal Ramli yang juga sebagai politikus ini saat menggelar konferensi pers di Anomali Cafe, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/8).

Dijelaskannya, yang terpenting dari bagian sistem negara demokrasi ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar tetap berdaulat sebagaiamana yang diamanahkan oleh konsitusi Indonesia.

"Setiap proses politik yang terjadi harus merupakan upaya mencerdaskan bangsa bukan momen dimana kita gontok gontok-gontokan bukan saling menghina bukan untuk hadang menghadang aspirasinya berbeda. Tujuan UUD kita sangat jelas mencerdaskan bangsa tidak hanya dalam bentuk pendidikan formal tapi dalam proses demokrasi harus juga membuat bangsa kita semakin berdaulat justru setiap momen demokratis memperkuat keteguhan kita Indonesia negara yang berdaulat dan dijelaskan di cita cita bagian mukadimah UUD bahwa Indonesia ada di tengah bukan bagian dari kapitalisme global yang ugal-ugalan atau komunisme," paparnya.

Mantan Menteri Keuangan era Presiden Abdurahman Wahid ini juga mengatakan, bahwa sejatinya demokrasi ialah bertujuan untuk memperat persatuan bangsa, bukan malah mengarah pada perpecahan diantara warga negara.

"Jangan sampai ada proses demokrasi membuat goyang ke kiri dan kanan. Ketiga yang paling penting tujuan konstitusi kita untuk rakyat dan bangsa supaya lebih sejahtera. Setiap proses demokrasi pilkada dan pilpres ujungnya harus mampu menjelaskan kemakmuran untuk bangsa. Seandainya proses pemilu saling ledek menghina dan hadang menghadang itu jelas bertentangan konstitusi kita setiap proses demokratis jauh dari arah kemakmuran dan kesejahteraan," tuturnya.(bh/mos)


 
Berita Terkait Rizal Ramli
 
Tinta Emas Sang Begawan Ekonomi dan Pejuang Demokrasi
 
Rizal Ramli Siaga Nyapres
 
Dituding SARA, Rizal Ramli: Yang Dikritik Itu Negara China, Bukan Etnis Tionghoa!
 
Ekonomi Nyungsep, Ramalan Rizal Ramli 9 Bulan Lalu Yang Jadi Kenyataan
 
Dituduh Haus Jabatan, Rizal Ramli: Mari Bung Rebut Kembali, Lagu Perjuangan Yang Relevan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]