JAKARTA, Berita HUKUM - Amerika sedang mengambil ancang-ancang untuk melancarkan serangan terhadap pemerintahan Suriah yang sejak Maret 2011 lalu terus bergejolak. Amerika bersikeras bahwa intervensi militer adalah pilihan yang paling memungkinkan untuk mencegah memburuknya perang sipil yang telah merengut ratusan ribu korban jiwa. Intervensi militer ini juga dimaksudkan untuk menghukum Pemerintahan Presiden Bashar Assad atas tuduhan penggunaan senjata kimia pada penyerangan tanggal 21 Agustus lalu.
Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso kepada pers Rabu (4/9) mengatakan, serangan militer atas Suriah adalah ilegal dan ceroboh. “Saya pikir pengalaman penyerangan atas Irak tahun 2003 seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi AS untuk tidak melakukan intervensi militer dengan alasan yang secara hukum internasional tidak bisa dibuktikan. Jika kita berkaca kepada Irak, apakah dalam 10 tahun terakhir ini AS mampu membuktikan keberadaan senjata pemusnah massal di Irak?” tanya Priyo.
Namun Priyo juga mengecam apa yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Bashar Assad. “Meskipun saya tidak menyetujui intervensi militer di Suriah, tapi bukan berarti saya mendukung tindakan semena-mena Suriah terhadap warganya. Dialog seharusnya menjadi titian ikhtiar yang tidak boleh lepas dari genggaman manakala kekerasan ada di depan mata. Saya percaya bahwa perdamian dan dialog bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah dan warga Suriah.” ungkap politisi senior Golkar ini.
Selanjutnya Priyo menyebutkan bahwa dunia sudah letih dengan begitu banyaknya konflik yang sedang terjadi dan belum memunculkan tanda-tanda penyelesaian. “Dunia masih menanggung dampak penyerangan AS terhadap Afghanistan dan Irak. Letih itu belum terobati dan sekarang ada rencana menambah beban tersebut.” katanya.
Sebagai Ketua Kaukus DPR RI untuk Amerika Serikat, Priyo sebenarnya mencoba memahami rencana AS tersebut. “Saya berpikir keras mencoba untuk menyelami apa yang ada di benak Presiden Obama saat ini. Saya mengerti bahwa serangan ditujukan untuk meredam rezim otoriter di Suriah. Tapi, apakah intervensi militer akan membuat kondisi Suriah lebih baik? Setidaknya lebih baik dari apa yang terjadi di Afghanistan dan Irak?.” Kemudian, politisi berkacamata ini kembali mempertanyakan keabsahan rencana serangan tersebut. “Tuduhan ini harus dibuktikan. PBB telah turun tangan dengan mengirim investigatornya. Nah, biarkan PBB mengambil keputusan secara kolektif atas hasil-hasil temuannya di Suriah yang sesuai dengan hukum internasional utamanya Konvensi Jenewa.” tegas Priyo.
“Kita harus ingat bahwa saat ini sepertiga populasi atau sekitar 7 juta warga Suriah telah menjadi pengungsi akibat perang sipil ini. Apakah intervensi militer akan mengurangi jumlah tersebut atau malah membuat jumlah pengungsi ini membengkak?” tegas Priyo. “Saya ber- husnudzon saja bahwa Presiden Obama, sebagai penerima Nobel perdamaian dunia akan memikir ulang rencana tersebut. Saya pun berharap Konggres AS juga akan berfikir jernih untuk menolak rencana ini seperti yang telah dilakukan oleh para Anggota Parlemen Inggris beberapa waktu lalu terhadap usul pemerintah mereka.” demikian Priyo.(mp/dpr/bhc/rby) |
