Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Rizal Ramli
Rizal Ramli Minta SBY Mundur Baik-baik
Tuesday 25 Oct 2011 22:35:20

Rizal Ramli (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah tanpa legitimasi lagi. Atas dasar ini, SBY diminta mengundurkan diri secepatnya. Jika tidak segera dilakukan, SBY bakal menjadi presiden pertama Indonesia yang akan menghadapi pengadilan rakyat.

"Saya hanya ingin mengulang beberapa ucapan saya sebelumnya: Kami minta SBY-Boediono mundur secara baik-baik," kata mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli dalam acara peluncuran buku Pilpres (Presiden) Abal-Abal Republik Amburadul di gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (25/10).

Peluncuran buku ini dihadiri sejumlah tokoh, yakni Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, Laksana TNI (Purn) Mulyo Wibisono, Adhie Massardi, Rieke Dyah Pitaloka, Effendi Choirie dan Fuad Bawazir. Buku ini berisi kumpulan tulisan yang mengkritisi pemerintahan SBY-Boediono itu, antara lain memuat tulisan Bambang Soesatyo, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, dan Mayjen TNI (Purn) Murwanto.

Menurut Rizal, pemerintahan SBY telah terlalu banyak menyembunyikan masalah. Masalah itu antara lain seperti Bank Century, kasus IT KPU, kasus Antasari Azhar serta kecurangan Pemilu. Di bawah SBY, Indonesia menjadi demokrasi kriminal. "Sudahlah presiden berhenti baik-baik. Jika tidak, Presiden SBY akan jadi presiden pertama yang diadili di pengadilan terbuka," ujar Rizal.

Sedangkan mantan Menkeu Fuad Bawazier menilai, Presiden SBY dan Wapres Boediono sudah desorientasi dan delegitimasi dalam memimpin negeri ini. Setidaknya, ada lima ciri untuk menguatkan premis tersebut.

Ciri-ciri tersebut, kata dia, antara lain para aktivis menggelar unjuk rasa di berbagai daerah sebagai pertanda Presiden dan Wapres sudah kehilangan legitimasi. Sedangkan kedua, tokoh lintas agama sudah tidak percaya dengan merilis kebohongan. Ketiga, media mengarah kepada ketidakpuasan kinerja pemerintah.

Sementara ciri keempat, orang-orang yang selama ini diam, baik di desa maupun di kota sudah mulai bicara dan berkeluh-kesah dengan keadaan saat ini, dan kelima hasil penelitian ilmiah menunjukan kepuasan terhadap SBY-Boediono menurun. “Kami melihat korupsi terbesar di zaman SBY dan pemimpin ini sudah kehilangan orientasi," ujar Fuad.(dbs/rob)


 
Berita Terkait Rizal Ramli
 
Tinta Emas Sang Begawan Ekonomi dan Pejuang Demokrasi
 
Rizal Ramli Siaga Nyapres
 
Dituding SARA, Rizal Ramli: Yang Dikritik Itu Negara China, Bukan Etnis Tionghoa!
 
Ekonomi Nyungsep, Ramalan Rizal Ramli 9 Bulan Lalu Yang Jadi Kenyataan
 
Dituduh Haus Jabatan, Rizal Ramli: Mari Bung Rebut Kembali, Lagu Perjuangan Yang Relevan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]