Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Aceh
Puluhan Lebih Proyek 'Siluman' di Aceh Utara
Thursday 18 Jul 2013 00:00:54

Ahmad Satari SE, Anggota Komisi E DPRK Aceh Utara.(Foto: BeritaHUKUM.com/sul)
ACEH, Berita HUKUM - Anggota Komisi E DPRK Aceh Utara, Ahmad Satari SE, mengatakan bahwa di kabupaten itu banyak proyek yang dikerjakan asal jadi serta terbengkalai pembangunannya.

"Terdapat puluhan proyek lebih, yang menggunakan anggaran APBK dan APBA dengan nilai ratusan sampai miliaran rupiah yang terlantar," jelas Satari, Rabu (17/7).

Dengan banyaknya proyek yang terbengkalai tersebut, diungkapkan oleh anggota DPRK dari Partai Demokrat ini adalah merupakan lalainya Pemkab dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan proyek di Aceh.

Satari mencontohkan seperti pembangunan gedung SKB, RSUD Lhoksukon, pembangunan Pabrik Es, jembatan beton jalan nasional Banda Aceh-Medan, dan masih banyak lagi pembangunan yang terlantar hingga menyedot anggaran mencapai miliaran lebih.

Menurutnya, hal itu diakibatkan kurangnya pengawasan dari pemerintah, sehingga kontraktor semena-mena dalam mengerjakan proyek. Ironinya setiap proyek dikemudian bermasalah, maka semua pihak yang melanjutkan mengatakan bukan bagian dari kinerjanya, ujarnya.

"Bukan maksud saya menyalahkan pejabat ataupun pemerintah, namun sangat disesalkan," imbuhnya lagi.

Untuk itu, diharapkan pemerintah lebih ekstra dalam melakukan pengawasan serta sebelum proyek itu ditender maka untuk mengkroscek riwayat perusahaan itu dengan jeli agar terhindar dari yang namanya proyek "siluman".(bhc/sul)


 
Berita Terkait Aceh
 
Dapil 1 di Aceh Besar Banda Aceh Tgk. Mustafa Pecah Telor Hantar Wakil PDI-Perjuangan
 
Hina Rakyat Aceh Secara Brutal, Senator Fachrul Razi Kecam Keras Deni Siregar
 
Eks Jubir GAM Yakin Aceh Aman Jelang HUT GAM dan Pemilu 2019
 
Mendagri: Jangan Menyudutkan yang Berkaitan dengan Dana Otsus
 
Wabup Aceh Utara Minta Masyarakat Gunakan Hak Pilih
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]