Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Presiden SBY
Presiden Minta Perbaikan Jalur Pantura Selesai Tepat Waktu
Tuesday 04 Feb 2014 19:03:31

Presiden SBY saat mendengarkan paparan Wamen PU mengenai perbaikan jalur Pantura, di Kota Pekalongan, Jateng, Selasa (4/2) siore.(Foto: cahyo/presidenri.go.id)
PEKALONGAN, Berita HUKUM - Begitu tiba di Stasiun Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (4/2) pukul 15.15 WIB, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama para menteri yang menyertai kunjungan kerja ini langsung menuju ruas jalan di jalur Pantura yang rusak akibat tergenang banjir, persisnya di Jalan Mayjen S. Parman, Kota Pekalongan. Presiden meminta perbaikan jalur Pantura dilakukan tepat waktu.

Di jalan ini terdapat sejumlah lubang di beberapa titik. Tiga unit alat berat yang disiapkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah dioperasikan. Alat tersebut menambal jalan yang berlubang. Kerja perbaikan jalan ini sedikit terhambat karena hujan berintesitas sedang tengah mengguyur Pekalongan.

Menurut Wakil Menteri PU Hermanto Dardak mengatakan, curah hujan dengan intensitas tinggi dan sedang terjadi di Provinsi Jateng sejak 7 Januari lalu. Akibatnya terjadi kerusakan infrastruktur jalan raya, khususnya di Pantura, serta mengakibatkan banjir dengan tinggi genangan air 0,5-1,5 menter di beberapa tempat. Banjir terjadi di Pemalang, Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, Kudus, dan Pati.

Berdasarkan data Kementerian PU, lanjut Hermanto, curah hujan yang tinggi serta banjir telah merusak 30 persen jalan di jalur Pantura atau sekitar 130 kilometer. Panjang jalur Pantura Jateng sendiri mencapai 410 kilometer.

"Kementrian PU terus berupaya melakukan penanganan darurat agar jalan tetap fungsional dan tidak membahayakan pengguna jalan. Penanganan resmi permanen dilakukan untuk mempertahankan agar kondisi jalan tetap baik sesuai kondisi sebelumnya dan untuk meningkatkan nilai struktur dan umur rencana," Hermanto Dardak menjelaskan.

Presiden SBY meminta perbaikan jalur Pantura ini dilaksanakan tepat waktu. "Sehingga tidak membawa dampak yang makin buruk bagi masyarakat," kata Presiden SBY.

Turut dalam peninjauan ini, antara lain, Menko Perekonomian Hatta, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan, Mendikbud M. Nuh, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, dan Gubernur JatengGanjar Pranowo.(yor/pdn/bhc/rby)


 
Berita Terkait Presiden SBY
 
Presiden SBY Serahkan Dokumen 10 Tahun Pemerintahan ke Arsip Nasional
 
Bertemu 20 Netizen, Ibu Ani: Ini Sore Yang Menyenangkan
 
Presiden SBY Terima Pimpinan DPR, DPD, dan MPR-RI
 
Minggu Terakhir, Presiden SBY ‘Beberes’ Kantor
 
'Bapak Presiden dan Ibu Ani, Kami Selalu Merindukanmu…'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]