Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Simulator SIM
Pertanyaan Penyidik KPK Pada DS Tak Mengarah ke Pasal TPPU
Wednesday 23 Jan 2013 21:15:13

Juniver Girsang saat menjawab pertanyaan para wartawan, Rabu (23/1).(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tersangka kasus Simulator SIM, Djoko Susilo memang telah dijerat pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dalam pemeriksaannya Rabu (23/1) tadi, penyidik KPK nampaknya tidak menyinggung jeratan pasal TPPU itu. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Djoko Susilo, Juniver Girsang usai mendampangi kliennya saat menjalani pemeriksaan.

Seperti biasa, Djoko tidak pernah memberikan komentar pada wartawan. Untuk itu, para wartawan yang sudah menunggu sejak pagi menunggu Djoko terpaksa harus menelan ludah. Untuk itu para pewarta menanyakan pada kuasa hukumnya, Juniver Girsang. Juniver keluar dari gedung KPK selang beberapa menit setelah kliennya diangkut mobil tahanan KPK ketempat peristirahatannya di Rumah Tahanan (Rutan) Guntur, untuk itu para pewarta mencoba mengonfirmasi terhadap pemeriksaan yang baru saja selesai.

Juniver menerangkan, "Pemeriksaan terhadap pak Djoko itu adalah sekitar simulator. Sekitar seperti pelaku, pak Djoko menjelaskan Simulator itu atas perintah Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas," ujar Juniver. Djoko menerangkan dengan tegas, kata Juniver, dimana disebutkan untuk menerbitkan SIM itu harus dilakukan Simulator SIM. "Itulah fungsi kasus simulator yang dijelaskan oleh pak Djoko," tambahnya.

Meski belakangan ini kliennya disebut telah dikenakan pasal TPPU, tapi dalam pemeriksaan tadi penyidik KPK tidak melontarkan pertanyaan mengenai itu. Padahal Djoko dicecar sebanyak 17 pertanyaan oleh penyidik. "Tadi tidak ada pertanyaan yang mengarah, menyebut tindak pidana money laundering. Tadi pertanyaannya sekitar 17," terangnya.

Bahkan penyidik juga tidak menyinggung dugaan Djoko telah memakai dana Primkopol. "Pokonya tadi dalam pemeriksaan ke arah sana tidak ada. Tadi cuma mengenai fungsi dan kegunaan Simulator itu saja, bagaiamana beliau sebagai Korlantas. Semua pertanyaan dijelaskan secara transparan tidak ada yang disembunyikan," katanya.

Seperti diketahui, KPK belakangan ini sedang gencar menangani kasus Simulator. Pada pekan ini saja KPK sudah dua kali memeriksa Djoko. Kemarin KPK juga memeriksa AKBP Teddy Rusmawan sebagai saksi jenderal bintang dua itu.(bhc/din)


 
Berita Terkait Kasus Simulator SIM
 
Pengadilan Tipikor Vonis Budi Susanto 8 Tahun dan Denda Rp.17 Milyar
 
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Perberat Vonis Irjen Djoko 18 Tahun Penjara
 
KPK: Vonis Irjen Djoko Susilo Kurang dari 2/3, KPK Resmi Ajukan Banding
 
Sebagian Harta Jenderal Djoko Susilo di Sita Untuk Negara
 
Irjen Polisi Djoko Susilo di Vonis 10 Tahun Penjara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]