Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
UMKM
Perlu Sinergi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Kemajuan UMKM
2019-10-15 07:10:16

Anggota DPR RI Nevi Zuairina.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Nevi Zuairina mengatakan permasalahan yang belum terselesaikan dalam ekspansi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk memperkenalkan produknya ke seluruh nusantara adalah terkait permodalan serta bagasi pesawat. Sebagai Anggota Legislatif, Ia berharap agar pemerintah pusat dapat bersinergi dengan daerah demi kemajuan masyarakat terutama di bidang UMKM.

"Saya sangat berharap, ada harmonisasi yang baik antara pusat dan daerah untuk memajukan masyarakat, khususnya yang ada di Sumatera Barat, untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nya sampai pada taraf pengurangan angka kemiskinan yang masif. Dengan baiknya ekonomi masyarakat kecil menengah, saya yakin negara kita akan secara perlahan pasti menuju kemajuan yang baik bersaing dengan negara-negara di dunia," ujar Nevi saat dihubungi Parlementaria, Senin (14/10).

Ia mengatakan, IPM di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada pelaku UMKM sejak tahun 2010 hingga 2018 terus mengalami kenaikan, yakni mulai dari angka 67,25 hingga terakhir mencapai 71,73. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Sumbar secara merata memiliki harapan hidup yang terus membaik dari tahun ke tahun. Buta huruf terus berkurang, pendidikan dan standar hidupnya juga semakin baik.

"Selama ini saya memang sangat fokus pada perkembangan UMKM, terutama kerajinan asli Sumbar untuk meningkatkan harkat martabat masyarakat Sumbar, sekaligus memperkenalkan budaya asli kami di tingkat nasional maupun internasional. Saya bertemu berbagai pengrajin sumbar, yang terbaik akan kami bawa ke even-even pameran dalam negeri maupun luar negeri," tandas politisi dapil Sumbar ini.

Dijelaskannya, pada tahun 2019 jumlah UMKM di Sumbar sebanyak 593.100 kelompok. Dari jumlah tersebut, 89,59 persen skala kecil yang mendominasi seluruh pelaku usaha UMKM di Sumbar. "Ini merupakan sebuah tantangan besar untuk meningkatkan UMKM hingga menjadi pelaku usaha besar yang saat ini hanya sebanyak 419 kelompok atau 0,007 persen," ucap Nevi.

Fokus 100 hari kerja DPR kedepan, Nevi telah terjun langsung ke beberapa daerah yang merupakan bagian dari daerah pemilihannya, yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Koto, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman. Dalam kegiatan tersebut ia melakukan berbagai upaya guna mensinergikan program Pemerintah Pusat dan program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan IPM Provinsi Sumbar pada pelaku UMKM.(dep/es/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait UMKM
 
Ketua MPR RI Bamsoet: ARDIN Harus Dorong Peningkatan Digitalisasi Usaha
 
Kredit Pembiayaan UMKM OJK, Wakil Ketua MPR: Langkah Strategis dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
 
Masih Ada 64 Juta UMKM Belum Tersentuh Program PEN
 
Syarief Hasan: UMKM Perlu Mendapat Perlindungan dan Bantuan Di Masa Pandemi
 
PPN akan Naik, Wakil Ketua MPR: Rakyat khususnya Pelaku UMKM Semakin Terjepit
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]