JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi bertemu dengan Presiden SBY untuk membicarakan isu reshuffle di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
Sofjan menjelaskan, bahwa Presiden SBY akan menilai kinerja menteri-menterinya setelah dua tahun bekerja. "Tadi Presiden menjawab bahwa reshuffle, beliau tidak pernah memikirkan dalam bentuk matter. Dia menilai, analisa itu dalam rangka menilai keseluruhan menterinya. Bahwa setelah dua tahun bekerja, siapa yang mampu, siapa yang tidak mampu, siapa yang kena masalah, siapa yang sakit dan beliau nanti akan putuskan bulan depan," ujarnya saat ditemui wartawan di Gedung Sekretariat Negara, Majapahit, Jakarta Pusat, Selasa (20/9).
Pertemuan ini merupakan insiatif pihak pengusaha agar Presiden segera melakukan reshuffle jika memang ada. Sebab, isu ini sangat mengganggu kerja pengusaha. Karena itu para pengusaha membutuhkan kepastian agar segera bisa kembali kerja. "Kita meminta ke Bapak Presiden bahwa demi kepastian hukum dan bursa kita, dan supaya menteri tenang, kalau mau ada reshuffle, ya reshuffle. Jangan membuat semua resah dan kita tidak bisa kerja karena semua menunggu-nunggu nasib," terang Sofjan.
Sayangnya, dalam perbincangan itu, SBY tidak memberi tahu apa yang akan dia putuskan dalam evaluasi para menterinya. Namun Sofjan menambahkan, pihaknya berharap agar SBY jangan mengombang-ambingkan nasib para pengusaha. "Tapi ya tentu kita semua apapun yang terjadi, Presiden mendukung menteri-menteri. Kalau policy salah bisa salah kita semua. Cuma kalau korupsi, ya korupsi, mesti bisa dibedakan. Jangan sampai semua orang takut bekerja. Kita sudah dorong apa yang perlu didorong," tambahnya. (dbs/sya)
|
