Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 

Pemerintah Segera Serahkan RUU JPSK
Saturday 20 Aug 2011 05:03:36

Menteri Keuangan Agus Martowardoyo (Foto: Istimewa)
JAKARTA-Pemerintah menargetkan penyerahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaringan Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) kepada DPR pada September mendatang. Keberadaan JPSk penting untuk mengantisipasi gejolak ekonomi global. "Saya rasa akhir September disampaikan ke DPR," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (19/8).

Sejauh ini, jelas dia, draf RUU JPSK masih berada di tangan pemerintah. Meski demikian tahap harmonisasi sudah selesai dilakukan dan tinggal diajukan ke Presiden untuk dapat difinalisasi. RUU JPSK sangat penting, terutama ditengah gejolak ekonomi global saat ini. Pemerintah lebih siap menghadapi kemungkinan dampak yang dapat mengarah pada resesi.

"UU JPSK merupakan financial safety net, walapun kita memiliki crisis management protocol, kita perlu fungsi-funsgi yang ditangani lembaga yang jelas tapi tetap kita perlu UU JPSK. Kalau ada krisis keuangan supaya kita siap dan ada dasar hukumnya untuk melakukan yang terburuk," imbuh mantan Dirut Bank Mandiri tersebut.(mic/ind)


 
Berita Terkait
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]