Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Palestina
Pemerintah Harus Proaktif Hentikan Kekerasan di Myanmar dan Palestina
2021-05-07 17:05:02

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021 di Ruang Paripurna DPR RI.(Foto: Oji/nvl)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Pemerintah Indonesia untuk konsisten dan proaktif menyerukan penghentian kekerasan, baik yang terjadi di Myanmar maupun Palestina. Menurut Sukamta, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk hentikan penyelesaian konflik di Myanmar yang masih terjadi, meskipun telah terbit resolusi yang telah ditandatangani oleh para pimpinan ASEAN dalam KTT ASEAN beberapa waktu silam.

"Kami berharap betul pemerintah Republik Indonesia terus mendorong pro aktif agar kekerasan itu bisa segera dihentikan di Myanmar. Rakyat terselamatkan, dan rezim junta militer mau mendengarkan saran-saran dari pimpinan ASEAN," tegas Sukamta saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021 di Ruang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/5).

Selain di Myanmar, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Pemerintah Indonesia juga harus terus mendorong penghentian kekerasan di Negara Palestina. Terlebih di saat Bulan Ramadan, Umat Islam di negara tersebut tidak dapat salat di Masjid Al-Aqsha karena dicegah oleh tentara Israel.

"Saya kira (kekerasan di Palestina, red) ini juga perlu mendapatkan sorotan dan tekanan dari dunia internasional. Kami berharap Pemerintah Indonesia di tengah seluruh persoalan yang kita hadapi, juga terus konsisten untuk menyerukan penghentian kekerasan oleh Israel di bumi Palestina, khususnya di Masjid Al-Aqsha," ujar legislator dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.(rdn/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Palestina
 
Diminta AS mengakui Israel, begini sikap tegas Pakistan
 
Terekam, Biadabnya Tentara Israel Rayakan Kehancuran RS Indonesia
 
Insiden Terbunuhnya Ismail Haniyeh Perburuk Situasi Timur Tengah
 
Muhammadiyah Konsisten Membela Palestina dari Dulu Hingga Kini
 
Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
Kapal induk pertama Indonesia segera dikirim dari Italia, persiapan dipercepat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]