Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Gempa
Pemerintah Harus Benahi Sistem Penanganan Bencana
2018-08-24 04:53:36

Ilustrasi. Tampak rumah yang roboh dan hancur akibat dahsatnya gempa Lombok.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Henky Kurniadi mengaku miris melihat kondisi yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pasca bencana gempa yang terjadi secara beruntun baru-baru ini. Ia menilai pemerintah masih gagap dalam penanganan bencana dan mengajak agar secepat mungkin untuk berbenah.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, Indonesia merupakan negara yang strategis untuk berpotensi bencana, sehingga perlu ada kesigapan dari instansi termaksud agar dapat meminimalisir kejadian yang tak diinginkan.

"Kita negara yang terkenal dengan ring of fire dan tumpukan lempengan bawah laut. Hal ini membuat kita tidak bisa menggunakan manajemen kagetan. Harus secara terstruktur, serba terukur, dan secara rinci. Disiapkan dengan matang intinya," tuturnya saat mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis ke Lombok, NTB, Kamis (23/8).

Politisi dapil Jatim ini mendesak pemerintah untuk melakukan kerja sama internasional dengan negara-negara yang sejauh ini berhasil memanipulasi bencana di negaranya, dalam rangka mempersiapkan Indonesia tanggap bencana, sehingga korban jiwa dapat diminimalkan.

"Kerja sama internasional ini penting, karena menyangkut kemanusiaan. Agar ke depannya kita dapat mendeteksi secepat mungkin bencana yang akan muncul di depan kita. Sehingga dapat mengurangi hadirnya korban jiwa," imbuh Henky.(eps/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Gempa
 
Gempa Mematikan 7,8 SR di Turki dan Suriah, Total Korban Meninggal Sedikitnya 3.500 Orang
 
Team AREA DPD Bekasi Peduli Kirim Bantuan ke Lokasi Gempa Bumi Cianjur
 
6 Orang Meninggal dalam Gempa Magnitudo 6,1 Mengguncang Malang
 
Sebanyak 42 Orang Meninggal Dunia Akibat Gempa 6,2 SR di Sulawesi Barat
 
Konsisten Dampingi Lombok, Wujud Ta'awun MDMC dan LazisMu untuk Negeri
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]