Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Freeport
Operasional Freeport Indonesia, Ditunda Pasca Longsor Tambang
Tuesday 04 Jun 2013 18:09:59

tambang Freeport.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Operasi tambang milik Amerika Serikat di Indonesia telah ditangguhkan setelah Pemerintah Indonesia, memerintahkan penghentian produksi tambang menyusul runtuhnya terowongan yang menelan korban sebanyak 28 orang pekerja. Kejadian 14 Mei 2013 di tambang Grasberg Freeport di Provinsi Timur Papua menyebabkan produksi tambang Freeport dihentikan sementara selama tiga bulan.

Tambang Grasberg merupakan salah satu tambang tembaga dan cadangan emas di dunia terbesar, telah terbukti mampu memproduksi sebanyak 220.000 ton biji per hari. Seorang juru bicara untuk Freeport di Indonesia, Daisy Primyanti, mengatakan perusahaan masih menunda operasi kedua lubang tambang bawah tanah tersebut hingga selesai masa investigasi, oleh pihak Pemerintahan Indonesia dia juga mengatakan, perusahaan masih menilai dampak dari penghentian produksi sehingga belum diketahui. Pasti besar angka kerugian yang di derita perusahaan. "Kami telah diberitahu bahwa proses akan memakan waktu maksimal tiga bulan, tapi jelas harapan kami adalah untuk melanjutkan operasi sebelumnya," kata Primayanti juru bicara untuk Freeport. Dia menambahkan bahwa pekerjaan pemeliharaan masih terus dilakukan untuk tambang yang diperkirakan memperkerjakan sebanyak 24.000 orang, seperti yang dikutip dari situs bbc.

Sementara, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) situs Plasa MSN melansirkalo kejadian di Freeport tidak sama dengan kejadian longsor tambang di Chile, terkait dengan desakan masyarakat kepada pemerintah untuk melakukan upaya penyelamatan pekerja tambang Freeport meniru tindakan pemerintahan Chile dalam upaya penyelamatan korban Freeport.

"Harus saya jelaskan, situasinya berbeda. Kalau di Chile dulu ada sejumlah karyawan tambang berada di sebuah ruangan tempat bekerja kemudian terperangkap. Dan mereka masih hidup serta bisa berkomunikasi," jelas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden.(bbc/msn/bhc/ink)


 
Berita Terkait Freeport
 
Mulyanto: Isu Perpanjangan Izin PTFI Perlu Dibahas oleh Capres-Cawapres di Masa Kampanye
 
Legislator Nilai Perpanjangan Ijin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport Indonesia Akan Jadi Preseden Buruk
 
Ridwan Hisyam Nilai Pembangunan Smelter Freeport Hanya Akal-Akalan Semata
 
Wacana Pembentukan Pansus Freeport Mulai Mengemuka
 
Wahh, Sudirman Said Ungkap Pertemuan Rahasia Jokowi dan Bos Freeport terkait Perpanjangan Izin
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]