Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
PDIP
Megawati: Permasalahan Buruh Harus diselesaikan Dialog Tripatrit
Monday 21 Oct 2013 15:28:58

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Rieke Diah Pitaloka Anggota DPR RI.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai permasalahan buruh saat ini harus diselesaikan melalui dialog tripatrit yang efektif, yaitu antara buruh, pemerintah, dan pengusaha. Hal ini disampaikan sesaat sebelum mengujungi ribuan buruh PT KMK Global Sports di Cikupa Tangerang.

Menurut mantan Presiden RI ke lima ini, "usaha yang ingin didiskusikan dengan dialog harus tripartit, namun dilakukan secara efektif," ujar Megawati yang dikenal punya komitmen untuk membela wong cilik di kediamannya, di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (21/10).

Menurut Megawati, tenaga kerja di sektor industri harus dilindungi oleh kedua belah pihak, yaitu pengusaha dan Pemerintah harus saling bersinergi.

Bu Mega menilai asosiasi pengusaha dan serikat-serikat buruh harus bisa mengonsolidasikan diri demi selesainya permasalahan perburuhan.

"Buruh juga harus melihat kondisi perusahaan, jangan sampai tuntutannya terpenuhi, namun perusahaan itu bangkrut. Hal-hal seperti itu yang harus diupayakan (jalan keluar)," ujarnya didamping Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Rieke Diah Pitaloka Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi DPIP.

Megawati mencontohkan di PT KMK Global Sport, dialog tripatrit bisa dilakukan dengan baik, sehingga masalah dapat diperbaiki dan perusahaan bergerak positif.

Langkah tersebut menurut dia dilakukan pada masa pemerintahannya (2001-2004) dengan upaya dari Menteri Perindustrian dan Pedagangan Rini Soemarno. Rini menurut dia dengan cekatan melakukan tindakan pencegahan dengan pertemuan tripartit.

Hal itu terutama bagaimana perusahaan memperlakukan pekerja, kebersamaan antara pemimpin dan pekerja serta perusahaan "ramah manusia" sebelumnya saat menjabat sebagai Presiden Indonesia sembilan tahun lalu Megawati telah mengunjugi PT KMK Global Sports dan ini kali kedua kujungan Megawati ke PT KMK dengan jumlah total buruhnya saat ini 13.000 pekerja lebih.(bhc/put)


 
Berita Terkait PDIP
 
PDIP: Pangkalan militer asing bertentangan dengan kehendak sejarah pembentukan RI
 
Deddy Sitorus PDIP Mengajak Mengundurkan Diri secara Massal, Waduh
 
Pengamat: Megawati Tak Gentar, Anggap Kasus Hasto Kristiyanto Cuma Angin Sepoi-sepoi, Bukan Badai
 
Ada yang Ingin Dongkel Megawati dari Kursi Ketua Umum saat Kongres 2025, PDIP: Sudah Ada Tanda-tanda
 
Megawati: Saya Bilang ke Anak Buah Gak Usah Takut, Kalau Ditangkap, Saya Datang
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
Kapal induk pertama Indonesia segera dikirim dari Italia, persiapan dipercepat
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]