Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Aceh
Masyarakat di Aceh Dihantui Premanisme Politik
Saturday 20 Apr 2013 20:44:49

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Aceh (DPW-PNA) Langsa Bahtiar Saleh didampingi MP PNA Aceh Irwandi.(Foto: BeritaHUKUM.com/sul)
LANGSA, Berita HUKUM - Sudah saatnya seluruh partai politik baik Nasional maupun lokal agar meninggalkan cara-cara barbar ataupun kuno dalam berpolitik.

"Fakta yang terjadi sekarang ini premanisme politik terus menghantui masyarakat di Aceh," demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Aceh (DPW-PNA) Langsa Bahtiar Saleh didampingi Ketua DPW PNA Aceh Tamiang Murtala, Sabtu (20/4).

Bachtiar Saleh menilai bahwa cara ini sering diterapkan karena mereka tidak memilki kemampuan dan mau belajar agar mampu berpolitik tanpa harus menghancurkan nilai-nilai Islami dan demokrasi.

Menyikapi keadaan ini, diperlukanya pengawasan yang serius baik dari Muspida, lembaga maupun tokoh-tokoh di Aceh agar melihat masalah ini sebagai masalah bersama. Sebab, premanisme politik ini adalah praktik kemunduran dalam berpolitik dan demokrasi.

Kerugiannya semua rakyat Aceh akan merasakan, sendi-sendi politik dan demokrasi akan semakin hancur, sehingga pembangunan dan kesejahteraan juga akan semakin sulit terwujud.

Bahtiar yang juga mantan kombatan GAM berharap agar Muspida Aceh dan seluruh institusi terkait agar melakukan langkah-langkah preventif dan antisipasi. Namun jika apa yang kami sampaikan dianggap angin lalu, maka kami akan membela diri, kami harus mempertahankan harga diri kami baik secara organisasi maupun individu.

"Jika intimidasi dan teror masih terus berlangsung, maka dapat dipastikan Aceh akan semakin rumit serta akan sia-sialah perdamaian ini," tutupnya.(bhc/sul)


 
Berita Terkait Aceh
 
Dapil 1 di Aceh Besar Banda Aceh Tgk. Mustafa Pecah Telor Hantar Wakil PDI-Perjuangan
 
Hina Rakyat Aceh Secara Brutal, Senator Fachrul Razi Kecam Keras Deni Siregar
 
Eks Jubir GAM Yakin Aceh Aman Jelang HUT GAM dan Pemilu 2019
 
Mendagri: Jangan Menyudutkan yang Berkaitan dengan Dana Otsus
 
Wabup Aceh Utara Minta Masyarakat Gunakan Hak Pilih
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]