Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Proxy War
Mantan KSAL Bongkar Permainan China Manfaatkan Ahok Kuasai Indonesia
2016-04-24 12:06:06

Ilustrasi. Laksamana TNI (Purn.) Slamet Soebijanto, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - China akan memanfaatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta bahkan didukung menjadi Presiden. Dukungan China ke Ahok ini untuk membawa pengaruh bahkan penjajahan negeri Tirai Bambu di Indonesia.

Seperti kita ketahui pula bersama, sebelumnya memang Ahok juga berucap dan tersirat bahwa dia 'bernapsu' ingin menjadi presiden RI. Ahok kerap melontarkan kalimat "Tunggu gue jadi presiden".

"Jakarta sebagai Center of Gravity Indonesia, sangat diperebutkan dan China ingin menguasainya, menguasai Jakarta secara politik menguasai Indonesia. Gubernur Jakarta Ahok mendapat dukungan logistik tak terbatas untuk memenangkan Ahok di Pilkada 2017," kata Laksamana TNI (purn) Slamet Soebijanto kepada suaranasional, Sabtu (23/4).

Kata Slamet, jalur sutera yg dihidupkan kembali, untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional China lewat darat. Klaim laut china selatan, mencoba merintis jalur laut yang aman dan terlindungi.

"Mendukung konsep tol laut Indonesia, menyambung jalur laut china selatan, sebagi jalur laut ke benua Hindia dan Afrika, Indonesia potensi sumberdaya alam yang besar. China telah menanamkan pengaruhnya di negara-negara Afrika," ungkap Slamet.

Selain itu, Slamet mengatakan, Diduga kuat telah terjadi kesepakatan membelah Indonesia menjadi dua oleh China dan AS. China wilayah barat, AS wilayah Timur.

"Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Ahok selalu bisa dialihkan dan ditutupi dengan dimunculkan persoalan baru sehingga persoalan pokoknya terlupakan," papar Slamet.

Kata Slamet, Jakarta sebagai Center of Gravity merupakan obyek vital nasional seharusnya kita berhati-hati sekali dan waspada. "keliru mengambil keputusan akan berakibat fatal bagi bangsa dan negara," ungkap Slamet.

"Saya yakin bapak-bapak dan ibu-bu dengan kemampuan intelektual yang tidak diragukan mampu mengurai dan menemukan benang merahnya."

Lanjutnya, dengan ditemukan benang merah, berharap pada penyatuan sikap dan langkah untuk menyelamatkan negeri ini yang sudah berada di ujung tanduk perpecahan.(suaranasional./bh/sya)


 
Berita Terkait Proxy War
 
Cengkraman Proxy War Selimuti Konfigurasi Pilres 2019
 
Ancaman Nyata Ke Depan Bersifat Asimetris, Proxy dan Hibrida
 
Panglima TNI: Proxy War Bisa Hancurkan Negara Tanpa Peluru
 
Panglima TNI Ajak Seluruh Anak Bangsa Berjuang Demi NKRI
 
Panglima TNI Ajak Komponen Bangsa Doa Bersama untuk Nusantara Bersatu
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]