JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima laporan audit investigasi proyek Hambalang tahap II dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo, Jumat (23/8). Ini laporan yang sangat dinanti publik.
Banyak temuan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang disampaikan Ketua BPK dalam pertemuan dengan Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi X, dan Pimpinan BAKN DPR. Hanya saj,a baik Ketua BPK maupun Ketua DPR tidak bisa secara rinci menyampaikan isi laporan audit tersebut, karena menyangkut rahasia negara.
Bila selama ini ada keterlambatan penyerahan hasil audit, kata Marzuki, itu lebih karena BPK sangat berhati-hati menyusun laporannya, sehingga tidak ada salah tafsir. Dalam laporan tahap kedua ini, berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang tersebut banyak dilakukan instansi-instansi terkait. Selain itu ada pula rekayasa akuntansi yang dilakukan.
Kerugian negara dalam audit tahap kedua tersebut mencapai Rp 463,67 miliar. Fakta ini disampaikan langsung Ketua BPK yang didampingi Wakil Ketua BPK Ali Maskur Musa. Disebutkan pula fakta-fakta penyimpangan lain, misalnya, Menpora tidak membuat studi kelayakan amdal terlebih dahulu, sehingga bangunan sport center ini tidak memenuhi persyaratan.
Lokasi proyek Hambalang, ungkap Ketua BPK, berada di kerawanan longsor. Bila bertemu dengan air, tanahnya mudah hancur. Ini mengindikasikan banyak rekayasa dalam mega proyek Hambalang. Hampir secara keseluruhan, bangunan yang diorientasikan sebagai Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) ini, tidak bisa digunakan sama sekali.
Bangunan sport center di Hambalang, kata Ketua BPK, tidak layak untuk dilanjutkna. Akhirnya, uang negara yang sudah dikeluarkan untuk membangun proyek ini pun tidak bisa dimanfaatkansama sekali. Ketua DPR Marzuki Alie hanya berkomentar singkat bahwa hasil laporan audit ini tidak ada intervensi sama sekali. Isinya bukan untuk konsumsi publik. Apalagi, Ketua BPK juga ingin menyerahkan hasil audit ke KPK.(mh/dpr/bhc/rby) |
