Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Aceh
Kadis DKPP Sebut Pedagang di Lhoksukon Keterlaluan
Wednesday 07 Jan 2015 04:43:24

Tampak sampah berserakan di pasar Lhoksukon.(Foto: BH/sul)
ACEH, Berita HUKUM - Banjir yang melanda hampir seluruh kecamatan dalam kabupaten Aceh Utara beberapa pekan lalu tak hanya menyisakan duka, namun juga menyisakan berserakannya sampah.

Sebagaimana pantauan BeritaHUKUM.com, Ibukota Lhoksukon saat ini terlihat di berbagai halaman dan sudut pertokoan hanya pemandangan yang menjijikkan, karena banyak sampah berserakan.

Pemandangan itu yang membuat Kepala Dinas Kebersihan Pasar dan Pertamanan (DKPP) Kabupaten Aceh Utara, M Dahlan SE, marah-marah. Dahlan berang karena masyarakat di Aceh Utara khususnya para pedagang di kota Lhoksukon yang tidak kooperatif dengan pemerintah dalam penanganan sampah.

"Saya menilai para pedagang di sini keterlaluan, bisanya hanya menyalahkan pemerintah," kesal Dahlan SE, saat diwawancarai BeritaHUKUM.com, di sela-sela mengawasi petugasnya yang membersihkan sampah di Kota Lhoksukon, Selasa (6/1) pagi tadi.

Bagaimana tidak, tambah dia, pasca terjadinya musibah banjir yang menerjang kabupaten Aceh Utara jumlah sampah baik yang datangnya dari banjir maupun sampah pertokoan saat ini mencapai 1.000 ton lebih. Ironisnya, pedagang tidak mau bekerjasama membantu pemerintah untuk membersihkan sampah itu.

"Justru para pedagang malah membiarkan sampah itu beterbangan dan berserakan di mana-mana,” ujar Dahlan.

Seharusnya mereka (pedagang) ikut berpartisipasi membantu pemerintah dalam berbagai bidang khususnya dalam hal ini mengenai sampah.

“Kami berharap kepada pedagang dan semua lapisan diminta untuk sadar dan selalu menjaga kebersihan, agar kota kita indah dan sehat,” pungkasnya.(bhc/sul)


 
Berita Terkait Aceh
 
Dapil 1 di Aceh Besar Banda Aceh Tgk. Mustafa Pecah Telor Hantar Wakil PDI-Perjuangan
 
Hina Rakyat Aceh Secara Brutal, Senator Fachrul Razi Kecam Keras Deni Siregar
 
Eks Jubir GAM Yakin Aceh Aman Jelang HUT GAM dan Pemilu 2019
 
Mendagri: Jangan Menyudutkan yang Berkaitan dengan Dana Otsus
 
Wabup Aceh Utara Minta Masyarakat Gunakan Hak Pilih
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]