Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilkada
KPU DKI Jakarta Selesai Audit Dana Kampanye
2017-03-04 08:20:27

Ilustrasi. Laporan Keuangan Dana Kampanye Pasangan Calon Pilgub DKI Jakarta 2017 periode pertama.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta selesaikan audit dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) putaran satu Rabu (1/3). Audit dana kampanye ini sesuai dengan UU No 10/ 2016 tentang Pilkada serta PKPU No 13/2016 tentang Kampanye.

Sebelumnya masing-masing pasangan calon (paslon) telah menyerahkan laporan seluruh dana yang digunakan sekaligus rekap sumber dana yang masuk yang berasal dari sumbangan baik perorangan maupun kelompok atau perusahaan selama masa kampanye 28 Desember 2016 sampai dengan 11 Februari 2017.

Sedangkan auditor dana kampanye ditentukan melalui mekanisme seleksi, kemudian tiga kantor akuntan public yang terpilih diundi menentukan paslon mana yang akan diaudit dana kampanyenya oleh masing-masing auditor. Selanjutnya masing-masing auditor mengaudit kepatuhan laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penggunaan seluruh dana kampanye (LPSDK) serta laporan penerimaan dan pengeluaran dan kampanye (LPPDK) yang diserahkan pada paslon dan menyerahkan hasilnya kepada KPU Provinsi DKI Jakarta.

Sesuai peraturan sisa dana kampanye yang tidak terpakai atau sumbangan dana kampanye yang tidak teridentifikasi (tidak disertai surat pernyataan) sumbernya harus dikembalikan ke negara. Dari ketiga pasangan, hanya paslon nomor urut dua yang mengembalikan dana sebesar Rp1.772.030.825 karena penyumbangnya tidak teridentifikasi.

Berdasarkan hasil audit terhadap dana kampanye paslon nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni tercatat sumbangan yang masuk sebesar Rp68.967.750.000 sedangkan dana yang terpakai sebesar Rp68.953.462.051. Paslon nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama - Syaiful Djarot sumbangan yang masuk tercatat Rp65.272.954.163 dan pengeluaran sebesar 64.719.656.703. Selanjutnya audit untuk paslon nomor urut 3 Anies Baswedan Rasyid-Sandiaga Salahuddin Uno sumbangan dana masuk Rp60.190.360.025 kemudian untuk pengeluaran tercatat Rp53.696.961.113.

Diinformasikan bahwa laporan dana kampanye paslon nomor urut 1 diaudit oleh kantor akuntan publik Drs. Abror, sedangkan laporan dana kampanye paslon nomor urut dua diaudit oleh kantor akuntan publik Richard Risambessy dan Rekan dan laporan dana kampanye paslon nomor 3 diaudit oleh kantor akuntan publik Junaedi, Chairul dan Subiyakto.

Hasil audit laporan dan kampanye diserahkan oleh Anggota KPU DKI Jakarta Dahlia Umar kepada perwakilan masing-masing paslon saat pembukaan FGD Konsultasi Publik di Hotel Lumire, Kamis (2/3).(kpu/bh/sya)


 
Berita Terkait Pilkada
 
Pramono Anung-Rano Karno Menangi Pilkada Jakarta 2024
 
Tanggapi Pernyataan Jokowi, Mahfud: Enggak Biasa...
 
Peneliti: 57 Calon Dinasti Politik Menang Pilkada 2020
 
Komisi II Apresiasi Tingginya Partisipasi Pemilih Kepri pada Pilkada Serentak 2020
 
Calon Tunggal Pilkada Kutai Kartanegara Hadapi Gugatan di MK, Warga Harapkan Keadilan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]