Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Kebijakan Ekonomi
Jumat Lusa Pemerintah Keluarkan Paket Kebijakan Ekonomi untuk Atasi Turunnya Rupiah
Thursday 22 Aug 2013 12:14:40

Presiden SBY saat hendak memberi keterangan pers, usai rapat kabinet membahas penurunan rupiah, di Kantor Presiden, Rabu (21/8) siang.(Foto:abror/presidenri.go.id)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah tengah merumuskan paket kebijakan dan tindakan pengelolaan ekonomi untuk menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan. Dalam dua hari ke depan, para menteri teknis bidang ekonomi akan memberikan pernyataan terkait langkah apa yang akan diambil.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Rabu (21/8) siang, usai memimpin rapat terbatas kabinet bidang perekonomian. Ketika memberi keterangan, Presiden didampingi Wapres Boediono.

"Pada hari Jumat (23/8) pagi akan saya putuskan sebagai paket kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi saat ini dan pada hari itu pula akan diumumkan oleh para menteri teknis," ujar Presiden SBY. "Saya berharap kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung langkah pemerintah mengatasi permasalah ekonomi saat ini," SBY menambahkan.

Beberapa hari terakhir ini terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang cukup signifikan. Hal itu diikuti dengan menurunnya indeks harga saham gabungan (IHSG). Ada dua faktor penyebab penurunan tersebut. Pertama, ditetapkannya kebijakan moneter di Amerika Serikat yang berpengaruh terhadap situasi keuangan di banyak negara. Sedangkan faktor lainnya adalah ekspor Indonesia yang menurun akibat ekonomoni dunia sedang mengalami resesi.

Impor Indonesia, lanjut Presiden SBY, saat ini masih tinggi. Hal ini mempengaruhi neraca perdagangan. "Ada kekhawatiran dari pasar, baik luar maupun dalam negeri, kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun tajam," SBY menjelaskan.

Kala neraca pembayaran dan perdagangan defisit maka bukan tidak mungkin ke depan ekonomi Indonesia akan terus memburuk. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di papan tengah kalau dibandingkan dengan negara Asia lainnya.

Presiden berharap pertumbuhan ekonomi tidak mengalami perlambatan yang tajam. Sebelum ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan 6.3 persen. Dengan adanya dampak akibat kebijakan pengurangan stimulus fiskal (quantitative easing) di AS, perlu kerja keras bersama untuk mewujudkan terget pertumbuhan tersebut.

"Untuk mencapai 6.3 persen barangkali berat bagi Inodnesia. Oleh karena itu kita harus bekerja sangat keras. Saya mengajak semua pihak, pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha untuk bekerja sekuat tenaga agar seandainya terjadi penurunan pertumbuhan tidak sangat tajam," ujar Presiden SBY.

Sebelum memberikan keterangan pers, Presiden SBY menggelar rapat terbatas yang dihadiri, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menkeu Chatib Basri, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menperin MS Hidayat, dan Mendag Gita Wirjawan. Hadir pula Gubernur BI Agus Martowardojo.(dit/pdn/bhc/rby)


 
Berita Terkait Kebijakan Ekonomi
 
Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter
 
Indonesia Turun Kelas, Hergun: Kebijakan Ekonomi Perlu Dievaluasi
 
Ketua Banggar: Pemerintah Harus Selektif Jalankan Kebijakan Fiskal
 
Anis Byarwati Kritik Kebijakan Ekonomi Pemerintah Terkait Covid-19
 
Anis Byarwati Kritisi Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi Jilid 1 dan 2
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]