Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Presiden SBY
Jeruk Lokal Miliki Rasa Bersaing, Presiden Minta Jangan Impor Jeruk
Monday 09 Jun 2014 13:07:26

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang didampingi Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono di sela-sela peninjauannya pada Pekan Nasional (Penas) XIV Tani dan Nelayan di depan Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jatim, Sabtu (7/6).(Foto: Istimewa)
MALANG, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang didampingi Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono menyampaikan pujiannya pada kualitas dan rasa jeruk dalam negeri (Indonesia). Ia meyakini jeruk dalam negeri tidak kalah dengan jeruk dari negara manapun.

"Ini hasil dalam negeri, jangan impor terus, siapa bilang kalah dengan negara lain?", ujar Presiden saat mencicipi jeruk keprok di sela-sela peninjauannya pada Pekan Nasional (Penas) XIV Tani dan Nelayan di depan Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jatim, Sabtu (7/6).

Karena memiliki kualitas dan rasa yang baik, Presiden SBY meminta jajaran Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah, serta para petani anggota Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) agar jeruk dalam negeri ditumbuhkan dengan baik, dikembangkan, dan dipasarkan.

“Saya optimistis kalau begini-- penelitian kita baik, inovasinya baik, petaninya rajin, pemerintahnya sregep, pemimpinnya mencintai petaninya, insya Allah akan jadi,” tutur Kepala Negara.

Tiga Sasaran

Sebelumnya dalam pidato pembukaan Penas XIV Tani Nelayan, Presiden SBY mengatakan, ada 3 (tiga) sasaran besar dalam pembangunan pertanian untuk ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Yang pertama, kata Presiden, kita ingin pangan di negeri kita ini cukup, bahkan lebih. Kita bisa berswasembada, dan kita memiliki ketahanan pangan yang kuat.

Sasaran besar kedua adalah kita ingin penghasilan para petani, nelayanan dan para petani hutan makin membaik. Sedang sasaran yang ketiga, lanjut SBY, rakyat yang jumlahnya 245 juta bisa membeli kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.

Untuk mencapai tiga sasaran itu, menurut Kepala Negara, ada 5 (lima) pihak yang berkepentingan, yaitu: 1) Pemerintah, pemerintah pusat maupun daerah, termasuk para gubernur, para bupati dan walikota dengan cara menyusun dan mengembangkan kebijakan yang tepat; regulasi yang tepat; iklim pertanian, perikanan dan kehutanan yang tepat; iklim investasi dan usaha yang juga tepat. “Itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kebijakan pemerintah kita dalam era globalisasi haruslah melindungi petani, nelayan, dan petani hutan kita,” ujar Presiden SBY.

2) Kelompok pakar, peneliti, dan inovator di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan juga harus bekerja keras agar produksi dan produktivitas pangan kita makin tinggi. Presiden menekankan, itu menjadi tugas dan tanggung jawab para ahli teknologi, para peneliti, para pakar yang selama ini juga terus bekerja keras untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan kita.

3) Dunia usaha, agar apa yang dihasilkan oleh para petani, nelayan dan petani hutan dihargai dengan perdagangan yang adil, dengan industri yang adil. “Dunia usaha tentu memerlukan keuntungan, tapi ingat petani, nelayan, dan petani hutan juga memerlukan keuntungan, dan bahkan penghasilan yang lebih baik. Ingatlah kalau melaksanakan perdagangan, apakah produk-produk pertanian, perikanan dan kehutanan, jangan sampai mengabaikan kepentingan para petani, para nelayan, dan petani hutan juga memerlukan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan,” tutur Kepala Negara.

4) Komunitas tani sendiri, para petani, nelayan, dan petani hutan juga harus tetap rajin, tetap produktif, makin memiliki pengetahuan, makin trampil, makin menguasai teknologi, tahuc ara mengatasi hama, tahu caranya bercocok tanam dalam perubahan iklim, dan lain-lain. Demikian juga koperasi, usaha kecil dan menengah, dan usaha yang dilakukan para petani, nelayan, dan petani hutan juga harus berkembang.

5) Yang tidak boleh dilupakan, ingat para petani, nelayan, dan petani hutan jangan tidak berkembang. Kita memiliki anak cucu kita, kita mencari jalan agar dia juga memerlukan kecukupan pangan.

Pembukaan Penas XIV Tani-Nelayan itu juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Perikanan Cicip S. Soetardjo, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Gubernur Jatim Soekarwo.(OCT/Setkab/PS/ES/bhc/sya)


 
Berita Terkait Presiden SBY
 
Presiden SBY Serahkan Dokumen 10 Tahun Pemerintahan ke Arsip Nasional
 
Bertemu 20 Netizen, Ibu Ani: Ini Sore Yang Menyenangkan
 
Presiden SBY Terima Pimpinan DPR, DPD, dan MPR-RI
 
Minggu Terakhir, Presiden SBY ‘Beberes’ Kantor
 
'Bapak Presiden dan Ibu Ani, Kami Selalu Merindukanmu…'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]