JAKARTA, Berita HUKUM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menegaskan pentingnya
menghadirkan pemimpin yang bersih, adil dan peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Abetnego Tarigan, Kamis (18/4).
Di tengah situasi ancaman percepatan perubahan iklim dan krisis ekologis, Indonesia membutuhkan sosok kepemimpinan, bukan hanya presiden, gubernur, bupati dan walikota, namun juga anggota DPR/DPRD, yang memiliki visi untuk menciptakan perbaikan lingkungan. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan yang berorientasi yang hanya semata-mata mengutamakan pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan peminggiran rakyat dan hancurnya ekosistem dan keaneka ragaman hayati. Lebih lanjut Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Abetnego Tarigan memaparkan bahwa Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup 2013 yang diselenggarakan di Surabaya pada 18–22 April 2013 ini akan menjadi momentum guna membangun gerakan bersih-bersih parlemen dari perusak lingkungan. WALHI ingin mengembangkan dialog yang konstruktif dengan para kontestan Pemilu agar persoalan lingkungan bukan hanya menjadi komoditas politik semata, namun diperlukan komitmen yang kuat demi menjamin keselamatan rakyat.
WALHI juga menegasakan posisinya bersama jaringan masyarakat sipil dan komunitas akan tetap menjadi kelompok yang akan mendorong perbaikan demokrasi sehingga Pemilu 2014 menjadi lebih bermartabat dan bermakna. Pada sesi seminar di hari pertama KNLH WALHI 2013 yang menghadirkan Walikota Surabaya, Ibu Tri Rismaharini, Pengamat Politik Unair, Airlangga Pribadi dan Ketua KPU Surabaya, Eko Sasmito serta dimoderatori oleh Wimar Witoelar di Monumen Kapal Selam, Surabaya juga memberikan pesan yang sama, bahwa perubahan harus dilakukan bersama dan dengan komitment yang tinggi.
Politik berbiaya besar bisa dirubah dengan kerjakeras dan sistem verifikasi dana yang jelas. Rakyat berhak mengetahui asal muasal dana yang digunakan pemerintah karena banyak calon atau anggota legislatif yang menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan dari pihak-pihak perusahaan yang ingin merauk keuntungan yang lebih banyak.
"Mereka berdalih melakukan pembangunan dan perubahan di suatu kawasan tertentu, tapi ujung-ujungnya untuk kepentingan kelompok dan partainya tanpa mempedulikan dampak kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan," ujar Wimar.
MenurutKetua KPU Surabaya, EkoSasmito, verifikasi dana kampanye harus dilakukan secara transparan dengan aturan yang jelas. “KPU berhak mencoret caleg yang tidak bermoral dalam hal politik dan lingkungan,” kata EkoSasmito.
Sementaraitu, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapatber jalan beringan dengan pelestarian lingkungan.
“Kita tidak perlu takut pertumbuhan ekonomi akan terganggu jika kita mendukung pelestarian lingkungan karena tidak ada kaitan langsung antara lingkungan dan ekonomi,” Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.
KNLH di Surabaya yang masih menyisakan beberapa kegiatan sampai tanggal 22 April 2013 diharapkan menjadi momentum untuk meyakinkan publik bahwa kita akan mempertaruhkan masa depan anak cucu kita kepada pemimpin yang akan terpilih pada Pemilu 2014 yang akan datang, oleh sebab itu rakyat diminta untuk lebih pandai dan harus pandai dalam memilih pemimpin mereka, tegas Abetnego Tarigan.(rls/bhc/opn)
|
