Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Capres
Guru Honorer Madrasah Bogor Deklarasi Dukungan untuk Firli Nyapres
2022-10-11 13:25:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Madrasah (FGHM) Kabupaten Bogor mendeklarasikan dukungan kepada Firli Bahuri untuk maju pada Pilpres 2024.

Deklarasi dilakukan di Kecamatan Rancabungur serta dihadiri perwakilan guru honorer dari berbagai madrasah daerah setempat.

Ketua FGHM Ahmad Afandi mengatakan, deklarasi tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama setelah pihaknya mengevaluasi kinerja Firli selama memimpin KPK.

"Kami berangkat dari tantangan yang dihadapi Pak Firli, katanya KPK akan hancur akan bubar kalau beliau pimpin, nyatanya tidak, program tetap jalan, OTT jalan, banyak koruptor yang ditangkap," kata Ahmad, Senin (10/10).

Justru di era Firli, lanjutnya, KPK tampak masif membangun gerakan antikorupsi hingga ke desa-desa. KPK juga menunjukkan kerja kolaboratif bersama lembaga-lembaga yang terkait dalam memberantas korupsi.

"Mungkin baru kali ini KPK berhasil mengungkap korupsi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi, juga menangkap hakim agung," terangnya.

Dari rekam prestasi itu, ia kemudian menyebut Firli adalah sosok pemimpin kuat yang patuh pada prinsip dan aturan perundang-undangan.
Ia juga menilai purnawirawan polisi bintang tiga itu pemberani serta tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi.

"Harapannya beliau juga usut dugaan korupsi penerimaan tenaga guru dan siswa sekolah," tegasnya.

Harapan senada disampaikan Jusuf Maulana. Perjalanan panjang Firli selaku penegak hukum serta pengalamannya menata sistem antikorupsi disebut jadi energi tersendiri untuk membela guru honorer.

Ia berharap dengan menjadi presiden nantinya Firli berani membuat kebijakan yang mengakomodir aspirasi dan kepentingan guru honorer.

"Tidak lagi menganggap guru honorer beban negara, beban lembaga pendidikan, karena kerjanya kan sama malah melebihi beban tugas," ungkapnya.

Dia menjelaskan, banyak guru honorer yang hingga kini nasibnya tidak jelas meski sudah sangat lama mengajar.

Beberapa di antara mereka ada yang harus rela dibayar seadanya tiga bulan sekali atau bahkan tidak menerima bayaran sama sekali.

"Mudah-mudahan jika nanti Pak Firli presiden bisa ubah ini," tandas Jusuf.(rls/bh/amp)


 
Berita Terkait Capres
 
Masyarakat yang Inginkan Perubahan Diajak Dukung Gerakan Sejuta Banner AMIN! Donasi Sekarang Rp10 Ribu
 
Refly Harun Temukan Misteri Suara Perempuan Bilang 'Udah' Saat Gibran Berhadapan dengan Mahfud MD
 
Jusuf Kalla Blak-blakan Mengapa Akhrinya Mendukung Anies
 
Temui JK Usai Debat, Anies-Muhaimin Sampaikan Terima Kasih
 
SETARA Institute Prihatin Hasil Lembaga Survei terkait Elektabilitas Capres-Cawapres Makin Tidak Masuk Akal
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]