JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat SBY yang meminta pemerintah tidak arogan menanggapi kritik yang dilontarkan Amien Rais. Fahri menilai, posisi Demokrat yang mengkritik pemerintahan Jokowi sudah benar dan sesuai pada tempatnya.
"Memang teorinya begitu. Tugas dari pemerintah adalah menjelaskan. Tugas dari yang di luar pemintahan itu mengkritik. memang harus dibiarin begitu," kata Fahri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3).
"Jadi sebenarnya bukan arogan. Kupingnya kurang tebal. Maksudnya itu dia nggak tahan dengar kritik," imbuhnya.
Menurut Fahri, setiap pemimpin negara tidak boleh arogan menanggapi kritikan. Seharusnya, pemimpin itu menjelaskan dan mengoreksi atas kritikan yang dilontarkan berbagai pihak di luar pemerintahan.
"Supaya apa? Supaya rakyat dapetnya yang paling baik dari semua kontestasi ide setelah diadu itu hasilnya terbaik," terang Fahri.
Oleh sebab itu, menurut Fahri, kritik Amien Rais yang menyebut bagi-bagi sertifikat tanah sebagai pengibulan itu sah-sah saja. Karena, lanjut dia, bagi-bagi sertifikat tanah bukan tupoksi presiden, melainkan RT dan RW serta pejabat daerah setempat.
"Kemarin Pak Amien sebut pemerintah ngibul. Istilah ngibul itu kan istilah Republik Indonesia, ya terima aja," tutur Fahri.
"Kenapa dia bilang ngibul? Sebab ternyata yang dilakuakan oleh Pak Jokowi di satu sisi kerjaan-kerjaannya Pak Lurah, Pak RT, atau kepala desa atau maksimal pemda," tutupnya.(kumparan/bh/sya)
|
