Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
DPR Minta Masyarakat Berperan Aktif Sukseskan Pemilukada
Tuesday 08 Jan 2013 09:50:32

Ketua DPR Marzuki Alie saat berpidato dalam pembukaan masa persidangan III, di Gedung Nusantara II, Senin, (7/1).(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR meminta masyarakat turut berperan aktif untuk menyukseskan Pemilukada demi kemajuan demokratisasi yang sedang kita jalani, dan proses pendidikan politik masyarakat terus ditingkatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Situasi keamanan dan dinamika politik di daerah saat ini, akan sangat mempengaruhi jalannya pembangunan nasional kita. Kita cukup prihatin dengan situasi Poso yang tidak kunjung membaik, bahkan kian meresahkan dengan timbulnya korban baru dari pihak kepolisian,”ujar Ketua DPR Marzuki Alie dalam pidato pembukaan masa persidangan III, di Gedung Nusantara II, Senin, (7/1).

Menurutnya, Kelompok teroris ini sangat terlatih, bahkan mampu melakukan serangan dengan sangat akurat. Hal ini memunculkan kesan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah telah melakukan pembiaran sehingga korban terus berjatuhan tanpa tertangani.

Oleh sebab itu, lanjutnya, Dewan meminta Pemerintah untuk lebih tegas dan bersungguh-sungguh dalam menangani masalah Poso. Selain itu, Dewan juga meminta Polri agar terus melakukan pola-pola pengamanan dengan menjalin kerja sama dengan unsur-unsur TNI dan intelijen yang ada di daerah. Situasi dan kondisi keamanan di masyarakat harus diciptakan dan terus dijaga, agar mereka dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan aman.

Dia menambahkan, DPR mengingatkan kepada Pemerintah untuk memberi perhatian yang besar kepada daerah-daerah yang menjadi perbatasan negara, mengingat masalah perbatasan dapat menjadi pemicu sengketa dengan negara-negara tetangga kita. Oleh karena itu, masalah-masalah perbatasan, baik darat maupun laut yang belum selesai, harus segera dituntaskan. “Kawasan perbatasan harus kita bangun menjadi halaman depan negara yang terjaga, karena merupakan garda depan untuk menjaga kedaulatan NKRI,” paparnya.

Secara khusus, Dewan meminta perhatian Pemerintah terhadap persoalan perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Sebagai negara bertetangga dekat, tentu sesekali muncul persoalan diantara kedua negara. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama, agar ke depan, Malaysia dan Indonesia dapat bekerjasama dan bermitra secara lebih baik.

“Kami optimis serangkaian sidang General Border Committee Malaysia–Indonesia (GBC-MALINDO), dapat menemui titik kemajuan dalam penyelesaian perbatasan. Dewan menaruh harapan terhadap Pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan yang memimpin tim dari Indonesia, mampu menuntaskan masalah ini sebelum berakhirnya masa pemerintahan yang sekarang ini,” ujarnya.(si/dpr/bhc/opn)


 
Berita Terkait DPR RI
 
DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]