JAKARTA, Berita HUKUM - DPR menggelar rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III terkait persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak 2015 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/6).
Rapat yang dihadiri oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dan jajarannya, Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak dan jajarannya, Mendagri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung HM Prasetyo, serta Polri diwakili oleh Kabarhakam Komjen Putut Eko Bayu Seno dan As Ops Irjen Unggung Cahyono tersebut mengagendakan terkait pengamanan dan mekanisme penyelesaian perselisihan dan sengketa terkait pilkada serentak.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang bertindak sebagai pimpinan rapat gabungan tersebut mengatakan, agenda rapat adalah membahas persiapan Pilkada serentak yang akan digelar akhir tahun 2015. "Membahas pengamanan, persiapan dan mekanisme penyelesaian perselisihan terkait pilkada," kata Fahri.
Menurut Fahri, pilkada yang bakal digelar KPU akan melaksanakan pemilihan 269 kepala daerah di sembilan provinsi dengan lebih 260 kabupaten/kota. "Rapat ini juga untuk mengetahui dan mendalami prosedur agar pengamanan dan sengketa yang mungkin muncul," jelas politikus PKS itu.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman memaparkan lima syarat agar pilkada tidak ditunda.
"Diselenggarakan atau tidaknya Pilkada serentak di 2015 tergantung lima pertanyaan ini," kata Benny K Harman.
"Apakah KPU siap? Ini harus dijawab secara benar-benar. Apakah Bawaslu siap? Apakah pengaman siap? Apakah dana pengawasan siap? Apa dana pengamanan siap?" tanya Benny.
Selain anggaran pengamanan, yang disoroti Benny pula adalah anggaran pengawasan. Dia tidak ingin anggota pengawas Pilkada siap namun anggarannya tidak ada. "Jangan sampai Panwas belum ada uang, dibiayai yang punya uang. Pasukan-pasukan tidak dibiayai akhirnya dibiayai oleh yang punya uang," ujar politikus Partai Demokrat ini.
Menurut Benny, saat ini lima pertanyaan itu belum terjawab. Dia meminta adanya rapat kerja gabungan lanjutnya setelah ini. "Perlu adanya rapat gabungan yang lebih komprehensif," ujarnya.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa anggaran pengamanan pilkada serentak 2015 masih bermasalah. Pasalnya tidak semua pemerintah daerah menganggarkan dana pengamanan pilkada serentak.
"Yang jadi masalah adalah anggaran pengamanan pilkada karena tidak semua daerah menganggarkan," ujar Tjahjo.
Karena itu, menurutnya rapat gabungan akan membahas salah satu masalah anggaran keamanan. Tjahjo mengungkupkan dua opsi untuk mengatasi persoalan anggaran ini.
"Apakah nanti anggaran keamanan ini, Mabes Polri mengajukan kembali ke Menteri Keuangan atau kita serahkan pada pemda setempat yang pasti ada anggarannya tetapi tidak sebesar yang diajukan," terang Tjahjo.
Sebelumnya, Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayu Seno menyampaikan biaya pengamanan Pilkada Serentak ditaksir senilai Rp 1,075 triliun. Namun yang baru disetujui sebesar Rp 363 miliar sehingga kurang sebesar sekitar Rp 712 miliar.
Usai rapat, Fahri Hamzah mengatakan bahwa perlu ada konsep pencegahan persoalan yang detail dari pemerintah terkait penyelenggaraan pilkada serentak. "Kami mengusulkan pekan depan dengan persiapan memitigasi persoalan lebih detail dan apa yang muncul sebelum pilkada, persoalan apa yang muncul saat pilkada dan persoalan apa yang muncul setelah pilkada? Itu semua harus dilacak," tutupnya.(nt/dpr/bh/sya) |
