JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, tahap pertama dalam rangka implementasi reformasi DPR di bidang penguatan kelembagaan adalah membangun alun-alun demokrasi, sebuah plaza reformasi bagi publik. Alun-alun demokrasi akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia.
Hal itu diutarakannya di depan Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5) dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.
Menurutnya, alun-alun tersebut disiapkan khusus untuk menyatakan pendapat dan perasaan, maka pelaksanaan pelaksanaan demo di tempat tersebut sangat dilindungi sebagai mimbar kebebasan berpendapat yang aman dan damai tanpa kerusuhan dan ketegangan aparat.
Secara keseluruhan, lanjut politisi PKS ini, implementasi reformasi DPR akan dilakukan melalui 7 tahapan. Setelah tahap pertama pembangunan alun-alun demokrasi, tahap kedua membangun museum dan perpustakaan, tahap ketiga membangun jalan akses bagi tamu dan publik ke Gedung DPR dan tahap keempat membangun visitor center.
Tahap kelima pembangunan ruangan pusat legislasi dan perancangan Undang-undang, tahap keenam pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli yang standar serta ketujuh integrasi kawasan.Integrasi kawasan yaitu mengintegrasi tempat tinggal anggota dengan kantor kerja anggota yang secara umum akan menjadi ikon baru di ibukota negara.
“Tempat ini nantinya akan menjadi tujuan kunjungan baik warga negara Indonesia maupun WNA yang ingin mengetahui perjalanan Indonesia khususnya perjalanan cabang kekuasaan legislatif di Indonesia. Ini adalah memori dan pengetahuan kolektif bangsa,” jelas Fahri menambahkan.(mp/dpr/bh/sya) |
