Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Presiden SBY
Bereskan Dulu, Baru Bicara Normalisasi
Saturday 07 Dec 2013 10:20:56

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.(Foto: Ist)
MADURA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono senang mendengar laporan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa bahwa Australia menyesal secara mendalam atas skandal penyadapan telepon. Untuk normalisasi hubungan Indonesia-Austalia, biarlah mengalir dulu.

"Biarlah mengalir dulu sampai Indonesia yakin, saya yakin, bahwa ke depan tidak ada lagi hal seperti itu dan kita bisa menjalin kerja sama dengan baik," kata Presiden SBY dalam keterangan pers di Pendopo Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Jumat (6/12) seusai shalat Jumat.

Keterangan pers ini disampaikan untuk menanggapi isu-isu internasional. Isu pertama adalah soal laporan Menlu Marty tentang pertemuannya dengan Menlu Australia Bishop beberapa waktu lalu

Pertemuan Marty-Bishop di Jakarta itu, ujar Presiden SBY, membicarakan tindak lanjut sikap dan posisi Indonesia bekaitan dengan kasus penyadapan terhadap handphone sejumlah pejabat Indonesia, termasuk SBY sendiri. "Sikap kita jelas dan tegas, (penyadapan) ini suatu yang serius dan kita tidak bisa dianggap berlangsung begitu saja," SBY kembali menegaskan.

Untuk normalisasi hubungan Indonesia-Australia, Presiden SBY kembali menyampaikan enam langkah yang harus ditempuh bersama. "Itu prinsip, kita tidak bisa maju tanpa adanya saling menghormati, saling mempercayai," ujar SBY.

Bagi Indonesia, menyadap pembicaraan kepala negara sahabat berarti tidak mempercayai dan menghormati. "Oleh karena itu kita ingin membangun hubungan baru ke depan dengan kesepakatan bahwa semuanya harus memiliki penghormatan dan kepercayaan kepada mitranya," Presiden mengingatkan.

Sebagaimana laporan Manteri Marty, Australia konsekuen untuk menghormati kedaulatan dan keutuhan NKRI. "Tapi bagaiman pun harus kita selesaikan dulu (kasus penyadapan) sampai beres, kemudian kita siap melaksanakan normalisasi hubungan bilateral kedua negara," Presiden SBY menjellaskan.

Selain masalah penyadapan oleh Australia, SBY juga terus mengikuti perkembangan di kawasan. Presiden meyampaikan keprihatinanya atas ketegangan yang terus terjadi di Asia Timur, misalnya antara RRT dan Jepang. "Saya khawatir kalau masing-masing pihak tidak mampu menahan diri maka bisa terjadi konflik militer yang akan membahayakan semua, keamanan, perdamaian, dan stabilitas di kawasan Asia Timur," kata SBY.

Kawasan Laut Cina Selatan yang selama ini dikhawatirkan relatif bisa dikelola. Indonesia memainkan peran yang sangat aktif, dan konstuktif, baik dalam konteks ASEAN maupun secara bilateral.

Namun, di saat isu Laut Cina Selatan bisa dikelola dengan baik, belakangan kawasan Asia Timur memiliki ketegangan baru. Oleh karena itu, Presiden SBY menyeru kepada semua pihak untuk mencari solusi damai. "Menahan diri dan tidak membuat situasinya ekskalatif, bertambah buruk," Presiden menandaskan.

Sesudah memberikan keterangan pers, SBY dan Ibu Ani meninjau ekspos aneka produk olahan unggulan khas Bangkalan. Presiden juga akan menanam pohon Sawo Kecik di halaman Pendopo Kabupaten Bangkalan.(fbw/pdn/bhc/rby)


 
Berita Terkait Presiden SBY
 
Presiden SBY Serahkan Dokumen 10 Tahun Pemerintahan ke Arsip Nasional
 
Bertemu 20 Netizen, Ibu Ani: Ini Sore Yang Menyenangkan
 
Presiden SBY Terima Pimpinan DPR, DPD, dan MPR-RI
 
Minggu Terakhir, Presiden SBY ‘Beberes’ Kantor
 
'Bapak Presiden dan Ibu Ani, Kami Selalu Merindukanmu…'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]