Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Aceh
Banjir Parah, 120.966 Lebih Warga Aceh Mengungsi
Friday 26 Dec 2014 05:35:32

Tampak suasana banjir parah di Aceh.(Foto: twitter)
ACEH, Berita HUKUM - Meskipun BMKG menyatakan bahwa puncak hujan di Aceh sudah terlewati, yaitu sejak Oktober-November 2014, namun ancaman banjir tetap tinggi. Tujuh kabupaten di Aceh terendam banjir sejak Minggu (21/12) hingga saat ini. Tercatat banjir merendam 73 kecamatan di 7 kabupaten yaitu Kab. Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Selatan, Pidie, Lhokseumawe, dan Banda Aceh. Daerah yang parah terendam banjir adalah di Aceh Timur dan Aceh Utara yang mencapai tinggi 50-400 cm. Data sementara yang dihimpun oleh BPBD, jumlah
pengungsi mencapai 120.966 jiwa (20.570 KK).

Di Aceh Timur banjir merendam 25.773 rumah di 276 desa (23 kecamatan) sehingga menyebabkan 59.488 jiwa (14.514 KK) mengungsi. Daerah yang terparah adalah Kec. Julok yang terendam banjir hingga ketinggian 2 meter. Sebanyak 5.743 jiwa warga 26 desa jiwa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.

Sementara itu banjir di Aceh Utara melanda 20 kecamatan sejak Jumat (19/12)). Hingga saat ini masih dilakukan pendataan jumlah pengungsi. Banjir di Aceh Utara. Banjir terjadi akibat sungai-sungai yang dangkal sehingga
ketika hujan, debit sungai meluap. Selain hujan lokal, juga akibat hujan dari Kab. Bener Meriah dan Takengon. BPBD Kab. Aceh Utara bersama TNI, Polri, SKPD, relawan dan masyarakat masih melakukan evakuasi warga yang terlanda banjir.

Bantuan logistik terus dikirimkan ke lokasi banjir. BPBD kesulitan untuk menuju lokasi banjir karena keterbatasan perahu karet, peralatan, logistik, kendaraan operasional dan luasnya wilayah yang terendam banjir. Kebutuhan mendesak adalah perahu karet, makanan siap saji, selimut, tikar, pakaian dan kebutuhan bayi dan anak.

Daerah di Aceh saat ini rentan terjadi banjir karena adanya sedimentasi di sungai akibat degradasi lingkungan. Perlu penanganan banjir secara komprehensif, baik struktural maupun non struktural agar banjir dapat
diminimumkan risikonya.

Sementara, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Abdul Muthalib menyatakan banjir yang mengepung kabupaten ini sejak beberapa hari terakhir kini dampaknya sudah seperti tsunami kecil. Itulah sebabnya, politisi Partai Aceh ini menilai Aceh Utara sudah sepatutnya berstatus darurat bencana. “Tadi pagi saya sudah meminta Sekda segera menyiapkan rapat Bupati dengan jajaran Muspida untuk menetapkan dan mengumumkan Aceh Utara darurat bencana. Sebab dampak banjir Aceh Utara yang semakin luas tidak mungkin lagi mampu ditangani Aceh Utara sendiri, tetapi perlu perhatian serius provinsi dan juga dari kabupaten/kota lain,” ujar Abdul Muthalib alias Taliban kepada ATJEHPOST.co, Kamis (25/12) sore.

Taliban mengaku terus memantau dampak banjir di sejumlah kecamatan. Sepanjang hari ini, ia banyak menerima laporan dari geuchik, imum mukim, dan tokoh masyarakat di berbagai kawasan Aceh Utara bahwa banjir semakin meluas hingga membuat daerah tertentu terisolir. “Tanggul krueng (sungai) jebol di banyak titik. Informasi terbaru yang saya terima, sudah jebol tanggul sepanjang 30 meter di Gampong Tanjong Krueng, Kecamatan Syamtalira Aron. Tanggul juga jebol di Kecamatan Samudera dan Kecamatan Nibong. Sedangkan tanggul Krueng Keureuto di Meunasah Mee nyaris jebol karena debit air krueng semakin tinggi,” kata Taliban.

Di Kecamatan Paya Bakong, informasi diperoleh Taliban dari imum mukim setempat, saat ini arus banjir semakin meluas. “Di tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah banjir, sekarang terendam. Air diperkirakan akan terus menerjang dari penggunungan. Banyak gampong yang terkurung banjir dan masyarakatnya membutuhkan evakuasi, belum tertangani,” ujar anggota DPRK dari Syamtalira Aron ini. Taliban menyesalkan Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib yang dinilai lamban mengambil sikap untuk mengumumkan status Aceh Utara darurat bencana. “

Seharusnya sejak dua hari lalu Bupati mengumumkan Aceh Utara darurat bencana, karena banjir Aceh Utara sangat parah,” katanya. Ia turut kecewa terhadap Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang gagal mengunjungi lokasi banjir Aceh Utara, kemarin.

Informasi diperoleh Taliban, Gubernur bersama rombongan Muspida Aceh gagal berangkat ke Aceh Utara dengan helikopter akibat cuaca buruk. “Mestinya Gubernur bisa menggunakan jalur darat, karena penting kehadiran Gubernur agar bisa melihat dan mendengar langsung keluhan korban banjir sehingga Pemerintah Aceh turut memberi bantuan maksimal. Untuk peralatan menjangkau kawasan terisolir, misalnya, Aceh Utara kekurangan speed boat. Aceh Utara yang sedang mengalami tsunami kecil butuh perhatian Gubernur,” ujar Taliban.

Sedangkan, Tim Search and Rescue (SAR) Aceh Utara Polri/TNI dan dibantu warga kembali menemukan seorang jenazah korban banjir di kawasan Aceh Utara. Jumlah korban jiwa dalam musibah itu sudah mencapai 2 orang dan 2 lainnya masih hilang.(atjehpost/dtk/bnpb/bhc/sya)


 
Berita Terkait Aceh
 
Dapil 1 di Aceh Besar Banda Aceh Tgk. Mustafa Pecah Telor Hantar Wakil PDI-Perjuangan
 
Hina Rakyat Aceh Secara Brutal, Senator Fachrul Razi Kecam Keras Deni Siregar
 
Eks Jubir GAM Yakin Aceh Aman Jelang HUT GAM dan Pemilu 2019
 
Mendagri: Jangan Menyudutkan yang Berkaitan dengan Dana Otsus
 
Wabup Aceh Utara Minta Masyarakat Gunakan Hak Pilih
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]