Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Rohingya
Anggota Komisi III DPR Pertanyakan Mengapa Presiden Jokowi Belum Usir Dubes Myanmar
2017-09-04 23:53:32

Ilustrasi. Tampak kondisi kekacauan tragedi kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Desakan agar Duta Besar (Dubes) Myanmar di Indonesia yang ada masih bercokol di Menteng, Jakarta Pusat agar segera diusir semakin kencang. Pasalnya untuk kesekian kali militer dan para biksu radikal di negara yang bersebelahan dengan Bangladesh itu, melakukan pembantaian secara sadis serta sporadis terhadap warga muslim Rohingya.

Akibatnya ratusan mayat kaum muslimin dewasa hingga anak-anak dengan kondisi mengenaskan tewas bergelimpangan, serta puluhan ribu orang terpaksa mengungsi.

Anggota Komisi III DPR RI, Muslim Ayub menegaskan bahwa, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap tegas mengusir Duta Besar negara pembantai tersebut. Bukan malah ambivalen atau mendua dalam masalah serius ini.

"Presiden Jokowi seharusnya mengusir duta besar Myanmar agar segera keluar dari negara ini, jangan mempertontonkan sikap ambivalen," ujar Muslim, kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/9).

Menurut politisi PAN asal Aceh ini, apa yang dilakukan Myanmar sangat melecehkan hukum dan merusak tatanan dunia internasional. Sehingga butuh upaya nyata serius yang tidak hanya sekadar retorika.

"Kalau hanya bantuan kemanusiaan, sudah sejak tahun lalu Indonesia baik itu pemerintah dan organisasi masyarakat sudah sering memberi bantuan. Hal yang dibutuhkan sekarang adalah sikap tegas presiden mengusir duta besar," ungkap Muslim.

Anggota DPR asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, hal ini bukan saja persoalan Presiden harus peka terhadap aspirasi mayoritas rakyat Indonesia.

"Tapi ini juga adalah persoalan hati nurani, apakah presiden masih punya hati nurani? Di mana hati nurani pak presiden melihat kenyataan pembantaian yang telah berulang kali ini," kritik Muslim.

Selain itu menurut Muslim, menarik Dubes Indonesia dari Myanmar perlu juga segera dilakukan.

"Contohlah kebijakan yang sudah dilakukan oleh Turki dan Malaysia. Tidak cukup memgirimkan Menlu ke Myanmar, atau Jokowi takut dengan keberadaan Cina dibalik kekuatan Myanmar," ujar Muslim disampaikan melalui komunikasi langsung dari Mekkah Almukaromah.

Sebelum menutup komunikasi, Muslim meminta Presiden Jokowi agar dapat mencontoh Pak Anies Baswedan.

"Jokowi seharusnya mengambil contoh pak Anis Baswedan yang tegas, berani membuat pernyataan walaupun beliau bukan presiden atau gubernur yang belum dilantik," pungkasnya.

Seperti diketahui, puluhan ribu pengungsi Rohingya lari menyelamatkan diri dari pembantaian. Bangladesh, Malaysia, Indonesia terutama di Aceh pelarian asal Myanmar tersebut kini ditampung.

Pada tahun 2016 lalu, pembantaian yang telah terjadi, militer dan biksu Myanmar membakar 1.200 rumah hingga rata dengan tanah di beberapa kampung tempat tinggal umat Islam Rohingya di Myanmar.

Hal tersebut diungkapkan lembaga internasional, Human Rights Watch, yang juga mengeluarkan sejumlah foto satelit yang memperlihatkan sekitar 820 struktur dihancurkan antara 10 hingga 18 November lalu.

Agustus tahun ini, dari informasi awal sebanyak ratusan kaum muslim Rohingya tewas dibantai militer Myanmar.(bh/db)


 
Berita Terkait Rohingya
 
Rohingya: 'Lebih Baik Bunuh Kami, Daripada Deportasi Kami ke Myanmar', Permintaan Pengungsi yang Terkatung-katung Hidupnya
 
Myanmar: Cerita Para Pengungsi Rohingya yang Terjebak di Pulau Terpencil - 'Kamp Ini Seperti Penjara Besar'
 
Aung San Suu Kyi: Dulu Simbol Demokrasi, Kini Dituding Persekusi Muslim Rohingya
 
Muslim Rohingya Tuntut Keadilan di Mahkamah Internasional: 'Myanmar Harus Bertanggung Jawab Terjadinya Genosida'
 
Krisis Rohingya: Demonstrasi Tandai Peringatan 2 Tahun di Pengungsian
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]